Nuansa penuh kritik sangat terasa di lantai satu gedung M-Web. Banyak argumen terlontar seputar RUU PT tersebut. Banyak yang menganggap beberapa pasal yang diajukan tidak sesuai untuk diterapkan.

Poin utama yang dibahas dalam Pukat berkaitan dengan komersialisasi, otonomi, kemahasiswaan dan liberalisasi. Ada beberapa hal yang ditelaah menyangkut komersialisasi. Dalam beberapa pasal tersirat bahwa pendidikan tinggi termasuk sebagai badan usaha yang profit-oriented. Alasannya, karena negara mengurangi subsidi biaya oprasional perguruan tinggi.

Kebijakan tersebut ada kaitannya dengan bidang otonomi, yang meliputi penekanan seputar pengelolaan keuangan kampus sendiri. Pengelolaan keuangan kampus yang mandiri diduga akan memudahkan pendanaan dari pihak birokrasi. Hal tersebut diduga akan memudahkan pula penarikan biaya kepada mahasiswa.

Lebih banyak lagi poin yang dibahas mengenai dunia kemahasiswaan. Yang paling utama menyangkut liberalisasi pendidikan. Liberalisasi ini berhubungan erat dengan pasal 114 ayat 1 yang berisi pernyataan bahwa perguruan tinggi di negara lain dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi di wilayah Indonesia.

Halimatus Dwi Sa’dyah, Sekretaris Menteri Kementrian Sosial BEM ITS menjelaskan lebih lanjut mengenai kebijakan tersebut. Perguruan tinggi yang berasal dari luar negeri akan bisa membuka cabang di Indonesia. Pengaruhnya akan terasa terhadap minat akademik pelajar Indonesia. Selain persaingan antar perguruan tinggi, sangat mungkin pula terjadi degradasi kebudayaan lokal.

Hasil kajian malam itu bakal dibahas lebih lanjut dalam tatanan jurusan. ”Mulai minggu ini akan diadakan safari HMJ,” jelas Halima. Isu seputar RUU PT sendiri telah dibahas sejak bulan Maret. Namun, berita tersebut kurang sempat kalah pamor dengan wacana kenaikan BBM. Setelah berdiskusi dengan semua KM ITS, aspirasi tersebut akan disampaikan kepada pihak birokrasi.

BEM ITS juga turut bertukar kajian dengan beberapa perguruan tinggi negeri seputar adanya RUU PT. ”Kami harap RUU PT tidak jadi disahkan dan dikaji lebih dalam lagi oleh pemerintah,” tutup Halima. (sha/lis)