Ide perbaikan MoU tersebut digagas ketika Gubernur Kaltim, Dr H Awang Faroek Ishak, melaksanakan kunjungan ke ITS awal januari lalu. Hal tersebut ditanggapi dengan baik oleh Rektor ITS, Dr Ir Tri Yogi Yuwono DEA. Sehingga, perbaikan MoU dengan Pemprov Kaltim pun segera dilakukan ITS ketika berkunjung ke Balikpapan. MoU tersebut telah ditandatangani dan diresmikan di Balikpapan.

Tri Yogi menjelaskan bahwa MoU tersebut diperbaharui dengan menggunakan asas payung besar. Yakni, satu perjanjian rektor ITS dengan gubernur yang mencakup berbagai hal. Hal tersebut mengisyaratkan, berbagai kerjasama bakal dilaksanakan antara ITS sebagai institusi teknik dengan lembaga Pemprov Kaltim.

Salah satunya adalah kerjasama dalam bentuk pendidikan. Pemprov Kaltim mendapat kesempatan mengirimkan putra daerahnya untuk studi di ITS. "Siswa SMA yang diusulkan tersebut akan dibiayai oleh Pemprov hingga lulus dari ITS," tutur dosen Jurusan Teknik Mesin tersebut.

Tidak hanya itu, menuju perkembangan industri di Kaltim, Pemprov Kaltim juga membuat perjanjian terkait dengan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM). Tri Yogi menjelaskan bahwa bentuk perjanjian tersebut berupa pengiriman lulusan ITS untuk bekerja di Kaltim sesuai pada bidang yang dibutuhkan, misalnya sarjana Teknik Kimia.

"Industri di Kaltim membutuhkan banyak SDM unggul dari ITS," ujarnya. Sehingga ITS nantinya akan mempersiapkan sarjana teknik yang berkompeten dibidangnya untuk berkecimpung di industri Kaltim.

Selain itu, MoU mengenai banjir pun tak luput diresmikan. Sebagai insitusi yang dikenal dengan adanya tim penanggulangan banjir, ITS pun dipercaya untuk menyelesaikan masalah banjir di Samarinda.

Di sisi lain, Gubernur Kaltim juga meminta ITS untuk meneliti jembatan Kutai Kartanegara (Kukar) yang runtuh secara tiba-tiba tahun lalu. Permohonan tersebut ditanggapi baik oleh ITS. Untuk itulah, ITS mengirimkan tim peneliti terjun langsung ke lapangan. Dimana hasil penelitian tersebut telah disampaikan pada konferensi pers yang digelar Kamis lalu (12/1).

Menurut Tri Yogi, membentuk MoU dengan lembaga pemerintahan adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Sebab, hal tersebut berarti melakukan pengabdian kepada wilayah disekitarnya. Dalam konteks ini, ITS menjadi tonggak institusi terbesar di Indonesia bagian tengah dan timur. "ITS harus membantu dan turut menyelesaikan masalah daerah disekitarnya," ujarnya. (fin/esy)