Selama dua bulan belakangan, ITS ramai diberitakan di media massa terkait isu kenaikan SPP/SPI. Hal tersebut teryata memicu kegalauan sejumlah mahasiswa ITS  untuk turut mengusut dan mencari kebenaran terkait isu tersebut. Salah satu cara yang ditempuh oleh mahasiswa di antaranya mencari klarifikasi kepada pihak yang berwenang yaitu birokrasi ITS sendiri.

Namun nyatanya, proses transparansi yang diminta oleh mahasiswa tersebut diakui sejumlah pihak cenderung sulit. Kebanyakan pihak birokrasi justru saling lempar menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menuntut transparansi khususnya mengenai pengelolaan dana.

Hal ini disampaikan Presiden BEM ITS, Dalu Nuzlul Kirom dalam forum Habibi, Senin (28/3). Ia kecewa terhadap sikap birokrasi yang dinilainya kurang profesional tersebut. "Kami bingung harus bertanya pada siapa, Pak," celetuk mahasiswa jurusan Teknik Elektro ini di depan jajaran petinggi ITS antara lain Pembantu Rektor (PR) I, PR II, dan PR III, serta beberapa perwakilan Ikoma.

Menurut Dalu, sudah seharusnya ITS segera membentuk badan tranparansi ynag melayani segala bentuk pertanyaan, baik dari mahasiswa mapupun masyarakat luar. Hal ini juga didasari oleh status ITS sebagai Badan Layanan Umum (BLU).

Dalu juga menyebutkan bahwasannya dalam UU KIP (Keterbukaan Informsai Publik) No.7 disebutkan agar setiap Badan Layanan Umum memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). "Setidaknya tim PPID inilah nantinya yang kami tanya, agar tidak terjadi saling lempar jawaban," tegas Dalu.

Hal senada diungkapkan oleh salah satu mahasiswa jurusan Matematika, Firdaus Arif. Dalam forum tersebut, salah satu fungsionaris BEM FMIPA tersebut mengungkapkan kesulitannya mencari narasumber yang tepat untuk ditanyai perihal dokumentasi serta transparansi dana dan anggaran yang dikelola kampus ITS.

Menanggapi hal tersebut, PR I Prof Ir Arif Djunaidy mengungkapkan bahwa ITS memang belum membentuk tim PPID tersebut. "Tapi kalau memang sudah ketentuannya begitu, pasti akan dilaksanakan," jawabnya. (fz/hoe)