Forum tersebut mendatangkan di antaranya Pembantu Rektor I bidang akademik, Pembantu Rektor II bidang administrasi dan keuangan, serta Pembantu Rektor III bidang kemahasiswaan. Dalam forum tersebut terjadi keterbukaan yang belakangan ini sudah ditunggu-tunggu oleh para mahasiswa. Pasalnya, kabar yang beredar di beberapa media massa adalah isu adanya kenaikan biaya pendidikan di kampus ITS secara sepihak oleh birokrasi.

"Di sini salah jika dikatakan ITS menaikkan biaya SPP dan SPI," tegas Pembantu Rektor I, Prof Dr Ir Arif Djunaidy. Ia melanjutkan, ITS sama sekali tidak menaikkan biaya SPP dan SPI pada mahasiswanya. Akan tetapi menetapkan biaya pendidikan baru, yang nilainya sedikit lebih tinggi dibanding sebelumnya, dan ini hanya diberlakukan untuk mahasiswa baru 2011/2012.

Kenaikan biaya pendidikan tersebut adalah sebesar 0,2 persen dari biaya SPP tahun lalu. Yakni dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 1,8 juta. Serta biaya SPI atau uang gedung yang pada tahun ajaran 2010/2011 Rp 3,5 juta menjadi Rp 5 juta pada tahun ajaran 2011/2012 kelak.

Penetapan biaya pendidikan tersebut diungkapkan Prof Sugeng Winardi selaku Pembantu Rektor II, dikarenakan kurangnya pendanaan biaya operasional kampus. "Tahun ini ITS mengalami defisit sebesar Rp 7 miliar," ungkapnya di depan sekitar 300 mahasiswa yang hadir.

Di layar slide, Sugeng memberi transparansi pendapatan ITS dalam kurun waktu dua tahun belakangan. Jika tahun 2011 ITS mendapat biaya pendidikan dari SPP dan SPI segala bidang adalah Rp 120 miliar maka, tahun 2011 ITS hanya mendapatkan sekitar Rp 113 miliar. Padahal pengeluaran ITS per tahunnya aldalah sekitar Rp 478 miliar. "Sebanyak Rp 123 miliar berasal dari biaya pendidikan," jelas Sugeng.

Sedangkan sisanya biaya tersebut ditutup oleh sumber dana yang lain misalnya, dari pemerintah melalui dana APBN serta dana PNBP, kerja sama pendidikan dan pengabdian masyarakat, serta utilisasi aset ITS.

Selain itu, Sugeng memaparkan dasar penetapan kenaikan biaya SPP/SPI tersebut berdasar pada PP No.66 Tahun 2010 tentang pengelolaan administrasi dan dana sebagai instansi Badan Layanan Umum (BLU). Di mana asas pengelolaannya berdasar akuntabilitas orientasi hasil, profesionalitas, proporsional, serta keterbukaan pemeriksaan keuangan oleh badan yang berwenang.

Jadi, Sugeng juga menyebutkan agar tidak perlu khawatir pada pengawasan pengelolaan dana. Karena ITS secara berkala membuat laporan keuangan resmi pada pemerintah. Yakni melalui SAP yang dilakukan per semester dan SAK yang dilakukan setiap triwulan sekali langsung pada pemerintah. (fz/nda)