Dua pembicara diundang untuk mengulas isu tersebut, yaitu Prof Ir Johan Silas, guru besar Arsitektur di bidang Perumahan dan Pemukiman. Ia ditemani oleh Ir Hitapriya Suprayitno MEng, ahli transportasi dari Teknik Sipil ITS.

Silas, yang kini telah purna tugas tetapi masih aktif di jurusannya, mencoba menempatkan pembangunan tol tengah dalam konteks sebuah kota yang ideal, yaitu sebuah kota yang cerdas, manusiawi dan ekologis.

Cerdas dalam arti dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kota, seperti masalah kemacetan. Manusiawi yaitu tidak berdampak pada keadaan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar daerah pembangunan. Sementara ekologis berarti ramah lingkungan.

Meninjau dari ketiga hal tersebut, Silas berkesimpulan bahwa adanya tol tengah nanti tidak akan menjadi solusi yang paling tepat. Kemacetan di Surabaya belum sampai pada tingkat perlunya dibangun sebuah jalur lain. Jalur lain seperti Middle East Ring Road (MERR) yang saat ini dalam tahap pembangunan dianggap akan lebih efektif menyelesaikan masalah.

Kedua, pembangunan tol tengah diperkirakan akan mengganggu pemukiman masyarakat sekitarnya, termasuk kawasan cagar budaya di kota lama Surabaya. Untuk solusi masalah ekologis, Silas menyatakan transportasi alternatif seperti kereta listrik dan trem akan lebih solutif. Selain itu, adanya tol harus diimbangi dengan meningkatnya penggunaan transportasi publik. Di Indonesia, baru 10% masyarakat yang aktif menggunakan sarana transportasi publik. Padahal, angka yang efektif adalah sekitar 40%.

Sementara itu Hitapriya melihat isu tersebut dari sisi yang berbeda. Ia menjelaskan bahwa ide dibangunnya jalan tol baru di Surabaya sesungguhnya telah ada sejak tahun 1991, ketika pemerintah pusat mengadakan studi mengenai sarana transportasi di beberapa kota besar, di antaranya di Surabaya. Saat itu, tol tengah dianggap sebagai salah satu alternatif penunjang kualitas transportasi. Namun yang perlu diperhatikan, menurutnya, adalah jalur yang menghubungkan Surabaya dengan kota-kota di sekitarnya.

Sarana transportasi yang umum digunakan untuk berhubungan dengan kota sekitar Surabaya adalah jalur kereta api. Menurutnya, kalau memang akan dibangun, jalur tol tengah tidak boleh menghambat jalur kereta api. Apalagi, dalam beberapa tahun ke depan, ada kemungkinann besar kereta api akan berganti menjadi kereta listrik yang lebih ramah lingkungan. Karena itu, pembangunan di sekitar kawasan jalur kereta api harus direncanakan dengan seksama.

Di sisi lain mahasiswa yang tidak puas mendesak mereka untuk mengulas juga mengenai kelayakan dibangunnya tol tengah. Silas mengatakan, bahwa saat ini yang ditekankan bukan masalah boleh-tidaknya dibangun, karena rencana tol tengah yang ada belum pasti. “Hingga sekarang, tidak ada yang tahu rencana bentuk tol tengah yang pasti seperti apa,” tukasnya.

Ia juga menyatakan bahwa ada banyak keanehan dalam rencana tol tengah ini. Seperti misalnya pemerintah pusat yang seolah ikut campur dengan tata kota Surabaya, padahal yang berhak menentukan adalah pemerintah kota sendiri. Juga dari belum jelasnya investor pembangunan ini.

Silas pun tidak menampik adanya keterlibatan unsur politik. Tahun ini, menurutnya, adalah satu-satunya kesempatan bagi para partai politik untuk mencari dukungan dana, sebelum masa kampanye tahun 2013 nanti. Tentu saja, pengadaan proyek tol kota akan mendatangkan banyak dana bagi para investornya. Karena itulah, ia melanjutkan, bahwa isu tersebut baru mencuat akhir-akhir ini dan tidak pada tahun-tahun sebelumnya.

Mahasiswa pun semakin antusias pun bertanya mengenai solusi bila tol tersebut tetap dibangun. Silas menyatakan kemungkinan dibangunnya tol tersebut sangat kecil, karena akan melanggar banyak undang-undang. “Mustahil untuk tidak melanggar satu undang-undang pun,” tuturnya.

Bila tetap dibangun, Silas mengatakan bahwa kemungkinan besar akan ada banyak sekali masalah yang timbul.  Hasilnya nanti pun tidak akan berdampak banyak bagi transportasi di Surabaya.

Namun ia masih bersyukur ITS selalu terlibat dalam pembangunan kota Surabaya. “Universitas-universitas lain seperti ITB dan UI tidak selalu melakukan hal serupa,” pungkasnya. (lis/tyz)