Ir Achmad Daryoko memang sering mengkritisi rencana privatiasi PLN yang menurutnya akan terjadi apabila RUU Ketenagalistrikan yang saat ini masih digodok di DPR ini benar-benar disahkan.

“RUU Ketenagalistrikan ini mirip dengan UU No 20 tahun 2002 yang pernah dibatalkan oleh Makamah Konstitusi pada tahun 2004,” jelasnya.

Ia khawatir apabila RUU ketenagalistrikan ini resmi diketok di akhir bulan ini maka privatisasi PLN akan terjadi. Dan dapat dipastikan tarif listrik akan tidak terkendali.

Tak hanya dari serikat pekerja saja yang mengkhawatirkan privatisasi PLN, pengamat ekonomi Hendri Saptarini pun khawatir dengan sistem ekonomi yang mengutamakan liberalisasi. Hendri memang kerap menyuarakan tentang paham neoliberal yang ia anggap sangat merugikan rakyat.

“Seharusnya pemerintah memproteksi aset-aset yang dimiliki,” ujarsalah satu anggota tim Indonesia Bangkit, lembaga yang sering mengkritisi kebijakan ekonomi Indonesia. Ia mengaku sangat kesulitan dalam meyakinkan banyak orang tentang kesalahan sistem ekonomi saat ini. Menurutnya, sistem saat ini mengarah pada sistem ekonomi neoliberal.

“Untuk meyakinkan bahwa sistem perekonomian kita salah saja sulit, apalagi mengusulkan sebuah sistem perekonomian lain, misalnya sistem ekonomi Islam,“ jelas Hendri saat ditanya oleh salah satu peserta apakah perekonomian Islam bisa diterapkan di Indonesia.

Disisi lain, akademisi ITS Ir Syaiffudin Mahmudsyah MEng kecewa dengan potensi energi Indonesia yang lebih banyak dinikmati oleh asing. Ia mengungkapkan beberapa data yang mengungkap fakta bila 38,7 % hasil kayu dijual ke pihak asing. Tak hanya itu, 15% kelapa sawit juga lari keluar negeri dan 35% daratan tambang dikuasai korporasi asing.

Parahnya lagi, gas bumi yang seharusnya bisa menjadi energi primer pembangkit listrik juga tak bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kebutuhan listrik rakyat. “Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Grati sudah lama menunggu gas bumi untuk pembangkit listrik,” jelasnya.

Untuk itu Syaiffudin mengungkap beberapa strategi untuk mengatasi sistem perekonomian neoliberal. Dimana kekayaan negara hanya terpusat pada sekelompok orang maupun sindikat ekonomi raksasa. “Salah satunya perlu membuat media serta pendidikan yang kritis pada ekonomi pasar,” jelas Syaiffudin yang menawarkan banyak taktik untuk mengatasi paham neoliberal ini.

Senada dengan Syaiffudin, Hendri Saptarini juga sependapat bahwa pendidikan ekonomi dinilai perlu untuk pencerdasan. “Saya bersama tim Indonesia Bangkit sering mensosialisasikan tentang bahayanya sistem perekonomian neolib ini,” jelas Hendri yang mengaku rela meski tidak dibayar demi terciptanya sistem ekonomi yang berpihak pada rakyat ini.

Ditemui di akhir acara, Nasta, ketua panitia acara ini, mengaku bila tema acara ini merupakan hasil dari berberapa forum diskusi yang telah dihelat oleh UKM Penalaran. “Kami sepakat mengangkat tentang isu privatisasi PLN ini karena isu ini penting bagi kemaslahatan publik. Ditambah lagi, beberapa aset seperti gas dan air sudah banyak dikuasai asing, ” pungkas Nasta. (yud/bah)