Walaupun saat ini status ITS masih menjadi Badan Layanan Umum (BLU) dan belum menjadi Badan Hukum Pendidikan (BHP) namun berbagai kontroversi mengiringi isu tersebut. Hal yang menjadi sorotan salah satunya adalah beberapa ketidakcocokan dalam UU BHP yang cenderung menjadikan Institusi Pendidikan lebih komersil. Isu inilah yang dijadikan bahan dalan diskusi panel yang diselenggarakan di Plaza Dr Angka oleh Departemen Dalam Negeri BEM ITS.

Pembicara yang diundang adalah Dimas Pamungkas, salah seorang aktifis mahasiswa di Unair, pada acara ini para mahasiswa diajak untuk memahami nilai minus dari UU BHP yang jarang disorot. Poin yang paling moncolok adalah kewajiban Perguruan Tinggi memenuhi anggaran belanja sebesar sepertiganya. ”Jika hal itu terjadi maka sudah pasti melanggar UUD 1945 pasal 31 ayat 1 tentang pendidikan,” ungkap mantan Wakil Presiden BEM KM Unair tersebut. Hal itu dikatakan Dimas sebagai penyebab minimnya peran pemerintah dalam memajukan pendidikan Indonesia.

Kewajiban itu pula secara tidak langsung menuntut kampus untuk dapat madiri sehingga Perguruan Tinggi pun berlomba untuk membuka usaha apapun untuk bisa menghasilkan uang. “Hal ini mengindikasikan adanya privatisasi pendidikan,” ungkap Dimas menambahkan.

Salah satu pasal UU BHP juga mennyebutkan bahwa mahasiswa ditempatkan sebagai ‘peserta didik’. “Bukankah seharusnya sebagai ‘anak didik’,” ulas pria asli Jakarta tersebut. Dimas mengatakan jika UU BHP dengan kesalahan fatal dilaksanakan di ITS, maka hal tersebut akan sangat berdampak sekali kepada lingkungan sosial kampus.

Namun di sisi lain perlu diakui bahwa dengan adanya UU BHP, sebuah Perguruan Tinggi bisa bebas berkreasi “menjual” kekayaan intelektual semacam hasil penelitian ke masyarakat. ”Memang UU BHP berhasil diterapkan di Jepang karena orang sana sangat apresiatif sekali dengan karya bangsa. Sedangkan kalau di negara kita apresiasi tersebut masih sangat minim,” tandas Dimas. Sehingga sangat besar sekali potensi Perguruan Tinggi akan menjadi ladang kapitalisme, untuk hal ini Dimas berkaca dari pelaksanaan BHP di tujuh Perguruan Tinggi, termasuk di dalamnya ada Unair. (hoe/ap)