ITS News

Rabu, 29 Mei 2024
06 Desember 2008, 15:12

Pemimpin Yang Mahal

Oleh : Dadang ITS | | Source : -

Inflasi yang semakin tinggi ini menyebabkan utang Indonesia pun melambung tinggi. Seiring dengan hal tersebut, harga barang kebutuhan juga semakin perlahan merangkak naik, terutama barang-barang kebutuhan impor.

Krisis ini membuat semua orang setidaknya paham bahwa penghematan merupakan hal yang harus diprioritaskan dalam kondisi seperti ini. Tidak peduli harga BBM turun, toh harga barang kebutuhan tetap semakin melonjak. Melambatnya pertumbuhan ekonomi global menjadikan permintaan terhadap minyak dunia menurun. Jika kita kaitkan penghematan relevansinya dengan kondisi perpolitikan di Jawa Timur, rasanya memang kurang mengena.

Apa pasal? Pasalnya, Jawa Timur kini terombang ambing diantara dua kandidat gubernur Jatim yang berseteru mempermasalahkan perolehan suara yang tidak valid. Perseteruan tersebut akhirnya membuahkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengadakan pencoblosan ulang di Bangkalan dan Sampang serta penghitungan ulang di Pamekasan. Namun yang istimewa bukan di bagian kisah dramatis itu, namun bagian menariknya adalah bahwa semua mekanisme tersebut memerlukan anggaran setidaknya sebesar 15-20 miliar. Alamak!

Semua orang pasti sadar bahwa memilih seorang pemimpin di Indonesia itu tidak murah. Demokrasi harus dibayar mahal sekali. Sekedar gambaran saja, untuk penyelenggaraan Pemilu 2009, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan anggaran sebesar Rp 47,9 triliun. Hal itu berarti, anggaran tadi membengkak hampir sepuluh kali lipat dibandingkan dengan dana Pemilu 2004 yang hanya sekitar Rp 4,4 triliun. Rinciannya meliputi penyelenggaraan Pemilu 2004 adalah Rp 3,8 triliun dari APBN dan tambahan dari instrumen APBD Rp 600 miliar. Pelajaran yang bisa dipetik dari fakta ini adalah, biaya pemilihan umum yang begitu mahal tak menjamin kualitas dan integritas semua wakil rakyat kita untuk tidak suap-menyuap dan tidak korupsi.

Sempat saya berpikir, seandainya kita punya sosok pemimpin seperti Fernando Lugo, Presiden Paraguay terpilih (Agustus 2008) yang dijuluki “Uskup Kaum Papa”. Mungkin jiwa ini akan sangat berbangga. Apa pasal? Disaat setiap orang di tataran tertinggi negari ini berlomba-lomba memperkaya diri dengan jabatannya (maaf bagi yang tidak merasa), Fernando Lugo bahkan menolak untuk menerima gajinya sebagai Presiden Paraguay.

Wow! Sempat saya menggumam “Gile bener!”. Ungkapan kekaguman tiada tara akan sosok fenomenal ini. Lagi-lagi saya berkhayal, seandainya jabatan-jabatan penting di Indonesia tak bergaji dan tak difasilitasi dengan segala kemewahan, hanya berbekal niat lillahi ta’ala memperbaiki nasib bangsa. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah masih bakal ada orang yang mau memegang dan memperebutkan jabatan-jabatan itu? Yah semacam jabatan Ketua OSIS di sekolah-sekolah yang terkadang terpaksa nomboki kekurangan dari kantong pribadi saat mengadakan acara tertentu dan bahkan tak digaji pula.

Anda semua bisa membandingkan Fernando Lugo dengan keadaan wakil-wakil rakyat kita yang sering tampil di televisi dan koran akhir-akhir ini. Bayangkan, sudah dewasa tapi masih suka disuap(in). Kekanak-kanakan sekali bukan? Begitulah kalau masa kecil beberapa wakil-wakil rakyat kita kurang bahagia. Pakar sosiologi korupsi yang cukup lama mengamati percaturan korupsi negeri ini, George Junus Aditjondro ― seorang Jesuit yang cukup nyentrik ― memaparkan semuanya secara gamblang dalam bukunya “Korupsi Kepresidenan” tentang praktik korupsi di Indonesia. Memberikan suatu kesimpulan dalam benak saya bahwa korupsi di negeri ini ternyata sudah stadium akhir.

Jacques de Rousseau dalam pemaparan kebangsaannya mengatakan bahwa konstelasi kekuasan yang memungkinkan orang banyak bisa tetap berdaulat meski telah mengakui penuh daulat kuasa negara, karena secara konstitusi partisipatif mereka (rakyat Indonesia) yang menentukan arah bangsa ini akan berjalan kemana. Seharusnya menjadi acuan untuk menumbuhkan sense of belonging memajukan negara ini dengan menggerakkan terlebih dahulu inisiatif diri.

Tidak akan ada yang bisa memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya apabila kesadaran akan integritas belum terbentuk. Negeri ini bergantung kepada kita sebagai calon pemimpin-pemimpin masa depan yang bersih dan jujur. Penerus generasi bangsa yang sadar bahwa dengan kejujuranlah, kemaslahatan bangsa bisa tercapai. Mulailah dari diri kita sendiri untuk menggerakkan sesuatu yang lebih besar, sedikit wejangan Aa Gym yang saya kira pas untuk merangkum paragraf-paragraf di atas.

Satu hal lagi yang sebenarnya sering kita sisihkan, hal ini cenderung dipisahkan dalam menjalankan profesi non religi, yaitu God Side. Sisi dalam hati kita yang berisi nilai religiusitas yang kadang terlalu pekat tertutupi oleh tendensi-tendensi non moralis hawa nafsu pribadi. Padahal, ketakutan dan keyakinan akan yang Maha Hakiki dalam setiap niat kita melakukan tindakan akan menumbuhkan integritas sejati dalam hati.

Bukan maksud saya menggampangkan hal ini, terwujudnya tataran pemerintahan dan masyarakat yang bersih dari KKN adalah suatu keniscayaan jika nilai religiusitas itu benar-benar dipegang teguh. It is not the events of our lives that shape us, but our beliefs as to what those events mean (Anthony Robbins). Setidaknya kata-kata itulah yang saya anggap pas menggambarkan kekuatan akan sebuah keyakinan serta sisi religiusitas dan relevansinya terhadap tindakan kita. Kita yakin kita bisa. Yes We Can!

Wildan Bagus Aditya
Mahasiswa Sistem Informasi 2006
Peserta PPSDMS Regional IV Surabaya

 

Berita Terkait

ITS Media Center > Opini > Pemimpin Yang Mahal