Untuk kepentingan pertahanan negara, perlu ditetapkan wilayah perairan mana saja yang di katagorikan sebagai zona pertahanan martitim. Apalagi Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih kurang 17.508 pulau. Luas laut Indonesia mencapai 5,8 juta km, atau mendekati 70% dari luas keseluruhan negara Indonesia. Indonesia juga negara yang terletak pada posisi strategis dalam geopolitik dan geostrategis internasional.

Menurut marsekal muda Eris Herryanto, salah satu pembicara dalam seminar dan workshop Sistem Pertahanan Negara Kepulauan di Rektorat ITS Surabaya, Kamis (23/10) kemarin, kebutuhan Alat Utama sistem Senjata ( Alutsista) pertahanan suatu negara idealnya harus dapat dipenuhi oleh produk yang dihasilkan oleh industri pertahanan dalam negeri sendiri.

Namun diakui Eris, untuk memperkuat system pertahanan di Indonesia saat ini infrastrukturnya masih belum ideal. Bahkan dari sisi anggaran untuk Alutsista di Indonesia terhitung masih cukup minim, dibandingkan negara-negara tetangga lainnya yang memiliki luas lebih kecil dari Indonesia.

Masih menurut Eris, lambatnya perkembangan Sistem ketahanan maritim Indonesia salah satuinya di sebabkan oleh kendala anggran yang minim. “Sehingga industri pun lambat dalam pencapaian tekhnologi terkini,“ Ungkap Eris yang juga menjabat sebagai Dirjen Sarana Pertahanan di Departeman Pertahanan Indonesia ini.

Ia mencontohkan negara kecil Singapura mengalokasikan dana hingga Rp 6 miliar untuk pengadaan alut sista. Sedangkan Indonesia baru mampu menganggarkan sebesar Rp 2,6 miliar untuk kebutuhan Alutsista.

Walaupun begitu, pemerintah sebisa mungkin mengandeng sektor indstri dan ahli–ahli dari dalam negeri untuk terlibat dalam pembuatan Alutsista ini, “Sekarang ini, kami sedang merintis produksi Alutsista lewat Industri dalam negeri sendiri. Semisal di PT Dok Kodja Bahari dan PT PAL,“ tambah Eris.

Selain mengundang pembicara dari Departeman Pertahanan RI, Seminar yang bertajuk Sistem pertahanan negara kepulauan ini juga mengundang Ronan Boillot. Pakar hukum kelautan yang berasal dari kementrian pertahanan prancis. (az/ap)