Sebelum acara dimulai, telah banyak para peserta yang sebagian besar mahasiswa ini yang datang. Wajar saja, wacana ITS yang akan menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Pendidikan (PT BHP) sedang hangat di lingkungan civitas akademi ITS. Berbagai diskusi dan forum-forum telah banyak digelar sebelumnya. Denagn mengusung No Anarchy! Emotion! Rationals Our Way, diadakanlah debat mahasiswa yang mempertemukan pro dan kontra.

Panasnya suasana pun sudah terasa sebelumnya. Hal ini pun tak lepas dari pro dan kontra terhadap masalah BHP ini. Awalnya, narasumber yang bakal meramaikan adalah Pembantu Rektor II Prof Dr Ir Sugeng Winardi MEng dan anggota tim kerja ITS BHP Ir Daniel M Rosyid Ph.D. Namun keduanya berhalangan hadir dan digantikan oleh Ir Arman Hakim Nasution MEng. Untuk moderatornya sendiri langsung dipandu oleh Guru Besar Unair Prof DR Dr Djohansyah MSpBp.

Menurut Arman sebagai narasumber pembuka, otonomi dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dengan luar negeri. "Otonomi dalam hal ini membutuhkan syarat tidak otonom bebas tapi punya tranparansi, efektifitas dan akuntabilitas. Otonomi dengan tata kelola yang baik akan meningkatkan daya saing. Ketika berbicara tentang BHP (Badan Hukum Pendidikan) atau BLU (Badan Layanan Umum) sebenarnya sama saja," jelas dosen Teknik Industri ini.

Biaya pendidikan nantinya juga akan tinggi, meski tanpa BHP. "Tanpa BHP pun akan naik," ujar Arman. Dalam konsep BLU, pemerintah memberikan pembatasan. Sedangkan ketika mengadopsi BHP, maka 60 persen biaya operasional disubsidi pemerintah, 20 persen ditanggung oleh mahasiswa dan 20 persen sisanya dibiayai oleh institut. Dengan BHP, keuntungannya adalah sisi intelektualitas akan digunakan secara total bukan hanya secara individual tapi institusi.

Arman juga menjelaskan tujuh prinsip dasar ITS menuju PT BHP. "Biaya operasional dari draft akhir BHP adalah 60% ditanggung pemerintah, 20% dari usaha yang diselengagarakan institut, dan 20% lagi dibebaskan kepada mahasiswa," terang Arman yang juga dosen Magister Manajemen Teknologi ini.

Dari debat yang terjadi, pihak kontra lebih memfokuskan alasan mereka pada akibat-akibat yang akan ditanggung oleh mahasiswa berupa kenaikan SPP serta tidak konsistennya pemerintah dalam mencanangkan program pendidikan di Indonesia. Selain memaparkan pasal-pasal RUU BHP yang penuh kontroversi, pihak kontra juga menyajikan data-data real dampak dari PT BHMN (sebelum BHP) di beberapa kampus sebelumnya seperti UI, IPB, dan UGM.

Sementara itu, pihak pro lebih menitik beratkan pada meningkatnya kreativitas, daya saing dan riset-riset yang ceerlang denagn diberlakukannnay ITS BHP. Menurut mereka dengan RUU BHP perguruan tinggi akan lebih mandiri. Selain itu juaga akan mampu meanrik kerjasama dengan pihak luar yang akan menguntungkan perguruan tinggi tersebut

Tidak hanya memaparkan alasan-alasan mendukung dan menolak RUU PT BHP, para pendebat pun saling menangkis pernyataan yang dilontarkan lawannya masing-masing. Inilah yang terkadang membuat suasana menjadi panas. Ditambah lagi peserta yang juga boleh mengeluarkan opininya terkait tema denagn keberpihakannya apakah pro atau kontra.

Yang tak bisa dipungkiri adalah banyaknya mahasiswa pendukung kontra pada debat tersebut, sehingga terkesan debat menjadi berat sebelah. Hal ini bisa dimaklumi karena sebagian kalangan mahasiswa menolak denagn disahkannya RUU BHP di ITS. (Zn/rif)