Dalam ITS Award dibagi tiga kriteria instansi dan lembaga. Kriteria pertama yakni untuk tingkat kecamatan, yang dimenangkan oleh Kecamatan Semampir sebagai juara pertama, kedua Kecamatan Pakal, dan ketiga, Kecamatan Mulyorejo.

Sedang untuk kriteria instansi yang memberikan pelayanan langsung, juara pertama diraih oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Surabaya, PDAM Surabaya, dan Dinas Tata Kota. Kriteria lainnya, instansi penyedia layanan yang dinilai kualitas layanan tidak langsung, juara satu diraih oleh PT Telkom, PLN, dan Kepolisian.

Dikatakan Rektor ITS Prof Dr Mohammad Nuh DEA dalam acara penyerahan ITS Award, Jumat siang (30/12), apa yang dilakukan ITS dengan memberikan penghargaan ini, merupakan bagian dari kepedulian ITS didalam memberikan apresiasi terhadap kerja keras yang telah dilakukan oleh instansi atau lembaga berkait dengan aspek pelayanan publik. ”ITS akan membudayakan untuk memberikan apreasiasi terhadap hasil kerja yang telah dilakukan oleh instansi atau lembaga berkait dengan pelayanan publik. Ini penting, agar tumbuh di masyarakat kita akan kepedulian untuk memberikan pelayanan terbaik kepada siapa saja,” katanya.

Saya melihat, kata Nuh menambahkan, tidak tumbuhnya prestasi di masyarakat selama ini lebih dikarenakan tidak adanya apreasiasi terhadap kerja yang telah dilakukan seseorang atau instansi. ”Budaya yang subur di kita adalah penyakit hasad, dengki, tidak merasa senang, bangga dan gembira ketika ada instansi atau orang lain berhasil. Apresiasi atau penghargaan yang ITS berikan dalam bentuk ITS Award ini tidak lain untuk menumbuhsuburkan upaya untuk orang atau instansi dan lembaga saling berlomba-lomba memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat yang memang wajib mereka berikan,” katanya.

Sementara itu, ketua tim penilai ITS Award, Dra Agnes Tuti Rumiati M.Sc mengatakan, banyak latar belakang diberikannya penghargaan itu kepada instansi publik pemberi pelayanan. Dikatakannya, saat ini masih ada keluhan terhadap bentuk-bentuk pelayanan yang menyangkut diskriminasi pelayanan, tidak adanya kepastian pelayanan dan rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

”Sebagai perguruan tinggi, ITS merasa perlu untuk berbuat sesuatu yang riil untuk Surabaya, karena itu dilakukanlah survey untuk mengukur kualitas pelayanan publik pemerintah kota Surabaya. Tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat,” katanya.

Diungkapkannya, dari masing-masing kriteria yang diberikan penghargaan tersebut, punya tolok ukur yang berbeda-beda. Untuk kecamatan, misalnya, penilaian lebih diarahkan pada bentuk pelayanan administrasi kependudukan, seperti mengurus KTP, KSK dan sejenisnya, serta pembayaran PBB. ”Dari 31 kecamatan skor tertinggi dan menjadi yang terbaik adalah Kecamatan Semampir, sedang terburuk adalah Kecamatan Krembangan,” katanya. (humas/asa)