Hari AIDS yang jatuh tiap 1 Desember diperingati berbagai pihak. Beberapa perguruan tinggi, SMA, serta Dinas Kesehatan Kota Surabaya turun ke jalan.

Himpunan Mahasiswa Planologi ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember), misalnya. Mereka mengadakan aksi bagi-bagi stiker, selebaran, dan pita berbentuk lambang peduli AIDS kepada pengguna jalan. Aksi itu dilakukan di perempatan Jalan Raya Darmo, depan Masjid Al Falah. "Dalam selebaran yang kami buat, kami ingin memberitahukan jumlah pengidap HIV/AIDS (human immunodeficyency virus/acquired immunodeficiency syndrome, Red) di Indonesia. Apalagi, di negara kita, jumlah ODHA (orang dengan HIV/AIDS, Red) relatif tinggi," jelas Ketua HMJ Planologi Akhyar Farizal.

Mahasiswa UNIPA (Universitas PGRI Adi Buana) menggelar aksi serupa di perempatan Jl Margorejo. "Kami ingin mengingatkan warga dampak terinfeksi HIV/AIDS," ujar Masrul, sekretaris kegiatan Mahasiswa Peduli Napza dan HIV/AIDS. Sementara itu, 26 mahasiswa UK Petra Surabaya menggelar aksi bagi stiker. Ada dua lokasi yang menjadi sasaran aksi mereka. Yakni, di traffic light depan stasiun KA Gubeng dan traffic light di depan kebun Binatang Surabaya (KBS).

Tidak hanya kalangan mahasiswa yang menggelar aksi tersebut. Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan beberapa siswa SMA juga membagikan bunga dan brosur kepada para pengunjung Plaza Surabaya.

Sementara itu, tingginya intensitas diskriminasi terhadap ODHA membuat gerah Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Melalui momen hari AIDS sedunia 1 Desember kemarin, dideklarasikan kampanye antidiskriminasi terhadap ODHA.

Bentuk diskriminasi tersebut, menurut DR dr M. Nasser SpKK, berupa intimidasi, pengucilan, maupun pencemaran nama baik. "Tindakan seperti itu justru akan mengakibatkan ODHA enggan berobat. Yang lebih fatal lagi, program pencegahan ikut terganggu," tegasnya.

Apalagi, menurut data yang ada, pelaku diskriminasi justru didominasi petugas kesehatan. "Banyak dijumpai rumah sakit atau dokter yang mengucilkan pengidap HIV/AIDS," ungkapnya, saat ditemui di Surabaya Plaza Hotel, kemarin.

Perlakuan tidak semestinya itu juga dilakukan oknum aparat pemerintahan. Baik di tingkat kota, kecamatan, maupun pedesaan. "Biasanya ODHA dicatat nama dan alamatnya dengan alasan harus diwaspadai. Ini tindakan yang tidak perlu," tandasnya. (man/rth/dos/ris)