Dikatakan Prof Widi dalam studium generalnya bertema Penerapan Pengelolaan Pesisir Terpadu di Indonesia, Indonesia adalah negeri yang punya kekayaan laut luar biasa. Luas perairan lautnya mencapai 5,8 juta kilometer persegi, berarti 2/3 wilayah Indonesia adalah laut. Belum lagi kepulauan kecilnya, saat ini terhitung ada 17.504 pulau kecil, 12.000 diantaranya belum dihuni dan belum dimanfaatkan. ”Memang Indonesia saking kayanya sampai sampai kita tidak tahu cara mengolahnya,” cetus Widi.

Bahkan, jika dibandingkan dengan negara bagian Amerika Serikat, Indonesia kalah soal concern terhadap wilayah laut dan pesisirnya. Padahal, dikatakan Widi, luasan Amerika didominasi daratan, sedang Indonesia lautan. ”Mengapa bisa begitu? Itu karena jiwa kita masih jiwa daratan padahal potensi lebih ada di laut. Semangat bahari kita masih lemah,” pungkasnya. Di Amerika sendiri, meski wilayah lautannya sedikit namun undang-undang yang mengaturnya sudah disahkan sejak lama, sementara Indonesia belum ada peratuaran yang tegas.

Letak strategis Indonesia pun juga menjadi sorotan dosen ITS ini. Dikatakannya, Indonesia mempunyai 10 negara tetangga terdekat dan punya 92 pulau terluar yang dekat sekali dengan batas negara lain. Namun, letak strategis ini nyatanya belum dapat dimanfaatkan oleh Indonesia, bahkan sering menjadi masalah dengan negara tetangga. Dicontohkan Widi pada pulau Nipah yang dapat dijangkau 10 menit dari Singapura. Segala pengaturan lalu lintas disekitar kepulauan itu didominasi Singapura, dan jika tidak awas pun sering kali kecolongan pembuangan limbah B3. ”Sebenarnya jika ada peraturan yang tegas tentang restriction tidak bakal ada masalah. Gregetan juga kalau dipikir,” katanya.

Selain perlunya peraturan yang tegas, ada beberapa tantangan lain untuk mengolah kekayaan kelautan seperti pengembangan SDM yang mumpuni serta pengembangan potensi pembangunan di pulau kecil dan daerah pesisir. ”Untuk itu Dirjen KP3K DKP kini tengah memperjuangkan pendistribusian Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 126 miliar yang diambil dari non dana reboisasi dan diperuntukkan pada kabupaten atau kota yang punya pulau kecil,” kata Widi.

Namun, adanya dana itu, dikatakan Widi harus disertai pengembangan SDM, sinergitas antar lembaga, dan strategi pembangunan berbasis teknologi. ”Makanya peran ahli-ahli manajemen kelautan dan pesisir sangat diperlukan untuk pengelolaan kelautan dan pesisir terpadu di Indonesia,” katanya mantap kepada 12 mahasiswa S2 Internasional FTK yang akan berangkat ke Newcastle untuk studi selama satu semester.(asa/rin)