Tiga dosen Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dipercaya menjadi dewan pakar Gubernur Jatim, Imam Utomo. Ketiga dosen ITS itu masing-masing Ir Daniel M. Rosyid Ph,D dan Dr Ir Suprapto Dpl.Ing, yang dipercaya menjadi dewan pakar di bidang sumber daya alam dan teknologi, serta Drs Kresnayana Yahya M.Sc, di bidang ekonomi dan keuangan. Pelantikan dilaksanakan malam ini, Selasa (26/7), bersama 13 staf ahli lainnya untuk empat bidang keahlian.

Para dewan pakar itu bertugas memberikan pertimbangan untuk merumuskan program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan yang bertanggungjawab secara moral dan ilmiah. Seorang dewan pakar dari ITS, Dr Ir Suprapto Dpl.Ing dimintai tanggapannya tentang perannya kelak, Senin (25/7) kemarin, mengatakan, sebagai orang yang berasal dari akademisi ia akan mencoba menjembatani kebutuhan-kebutuhan penelitian dan pengembangan daerah di Jatim dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah. “Kebetulan saya di tempatkan pada bidang SDA dan Teknologi, dan saya akan mencoba mensinergikan penelitian dan pengembangan yang berkait erat antara potensi sumber daya alam dengan teknologi,” katanya.

Dalam pengamatan Suprapto, sesungguhnya ada banyak potensi yang bisa dikembangkan terkait dengan pemanfaatan SDA dengan teknologi tepat guna yang mestinya bisa dikembangkan oleh Jatim dan dapat meningkatkan pertumbuhan. “Ini memang belum banyak dilakukan mengingat selama ini seringkali penelitian berjalan sendiri dan pengembangan juga jalan sendiri. Ke depan dengan adanya dewan pakar di lingkungan Balitbang Jatim, diharapkan ketidak sesuaian penelitian dan pengembangan tidak terjadi lagi,” kata dosen Jurusan Teknik Kimia ini.

Doktor lulusan Institut Nationale Polytechnique de Lorraine, Perancis tahun 1995 ini berjanji, keberadaannya di dewan pakar, akan digunakan untuk mentransfer pengetahuannya tentang Hak dan Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai upaya untuk melindungi masyarakat didalam menghadapi persaingan global. “Memang di dalam persaingan global posisi sumber daya alam berada diurutan paling bawah, tapi saya melihat pemenfaatan dan pengembangan SDA melalui berbagai temuan teknologi bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Pada sisi inilah maka diperlukan HAKI,” kata Suprarpto yang kini dipercaya sebagai Manager Sentra HAKI dan Promosi Teknologi di LPPM-ITS.

Diungkapkannya, kesadaran akan HAKI perlu terus ditumbuhkembangkan di masyarakat. Tujuannya, untuk melindungi barang atau produksi yang telah dihasilkan, sehingga tidak begitu saja dipatenkan oleh orang lain. “Ada kejadian, barang kerajinan kita ditolak di negara tujuan hanya karena tidak memiliki paten atau patennya dimiliki oleh orang lain. Apa jadinya? Barang itu tidak mungkin dikembalikan ke Indonesia karena biaya transportasinya mahal, dan di sana kemudian dijadikan barang rongsokan yang tidak ada harganya,” katanya.

Peristiwa itu, kata ayah seorang putra ini, tidak akan terjadi manakala masyarakat kita sadar akan HAKI. “Selain itu kesadaran HAKI akan membawa dampak pada meningkatnya kreativitas dan inovasi, unsur yang paling utama didalam menghadapi persaingan global. Karena itulah melalui HAKI sesungguhnya kita juga bisa melindungi produk atau barang yang ada di masyarakat,” katanya.

Dikatakannya, kini banyak temuan teknologi tepat guna yang berkait erat dengan potensi sumber daya alam setempat belum dipatenkan, karena itu ke depan ia akan berupaya meningkatkan temuan-temuan teknologi tepat guna dengan kepemilikan paten. “Contoh paling sederhana adalah pada produk makanan atau obat-obatan tradisional, meski masyarakat sudah mengakui khasiatnya, tapi patennya belum dimiliki. Di era global, sangat riskan produk-produk itu patennya kemudian dimiliki oleh orang atau bangsa lain,” katanya. (Humas/rin)