Dua orang konsultan PLN didatangkan langsung dari Jakarta. Mereka adalah Manogari
Siahaan SE dan Edison Napitupulu. Kedua nya mensosialisasikan perhitungan tarif dasar listrik kepada 26 peserta di ruang Baak ITS lt.2. Workshop ini mengangkat judul Pelatihan Perhitungan Biaya Pokok Penyediaan dan Desain Listrik Regional di provinsi Jawa Timur. Selama dua hari hingga Sabtu (25/6), para undangan diterangkan tentang tarif listrik PLN sehingga mereka menjadi tahu bahwa listrik tidaklah murah.

Tanggung Jawab Sosialisasi
CEPS merupakan konsultan PLN yang sekarang bertanggung jawab memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa listrik tidak murah. Nantinya diharapkan masyarakat mampu untuk menghemat listrik. Salah satu sosialisasinya diwujudkan dalam workshop kali ini. Untuk regional Surabaya, PLN menggandeng serta Perguruan Tinggi yaitu ITS. Peserta yang diundang pun berasal dari kalangan pemerintah, institusi pendidikan bahkan dari PLN sendiri. Tujuannya akan dibentuk suatu kelompok-kelompok kerja dengan pandangan sama untuk dapat menyuarakan efisiensi tarif listrik. “Kelompok kerja Credible yang menjadi pendamping masyarakat,” ungkap Manohari.

Metode Perhitungan Tarif
Ada dua macam model yang digunakan untuk menghitung tarif listrik. Pertama adalah cost of service. Perhitungan ini didasarkan pada catatan yang sudah ada. Biaya pokok pelayanan tergantung dari sevis yang diberikan. “Jadi jika ada servis tambahan akibatkan additional cost juga,” jelas Manohari. Sedangkan metode satunya berupa Long Run Marginal Cost. Kali ini dengan mempertimbangkan riset margin yaitu riset dari total pembangkit. Jika jumlah pembangkit sedikit lebih besar saja sudah menjadi critical cost. Dalam pelatihan ini, peserta diajarkan metode pertama yaitu cost of service. Hasilnya didapatkan bahwa tarif listrik memang mahal karena membutuhkan dana yang besar.

Dualisme Tarif Listrik
Ada dulisme kepentingan di dalam tubuh PLN yaitu menyangkut pelayanan publik dan usaha komersil. Kedua pertimbangan ini amat memberatkan bagi PLN sendiri. “Susah kalau digabungkan keduanya,” tandas Manohari. Untuk itu ia mengharapkan sudah selayaknya sekarang ada pembagian tugas. Siapa yang menjalankan tugas sosial dan siapa yang bertugas komersil. “Pelayanan publik adalah tugas pemerintah,” komentarnya. (th@/sep)