Semiloka bertajuk:Langkah-langkah Strategi Meluruskan Reformasi Pasca Pemilu 2004 itu sendiri batal dihadiri oleh pasangan Capres dan Cawapres. Meski pasangan Capres-Cawapres batal hadir acara tetap berjalan. "Kegiatan Semiloka ini memang tidak bergantung pada kehadiran pasangan capres-cawapres, karena kehadiran beliau sesungguhnya hanya sebagai pemberi sambutan utama. Sehingga jika memang tidak hadir acara ini tetap berjalan," kata Pembantu Rektor III ITS Dr Ir Achmad Jazidie.

Tampil sebagai pemakalah dalam serangkaian acara yang digelar sehari penuh itu antara lain Prof Ahmad Ali, Anton Priyatno, M.T. Arifin, Priyatmoko, Kresnayana Yahya, Tjuk Sukadriman, dan Mohammad Nuh. Serangkaian acara itu sendiri menurut rencana akan ditayangkan ulang di stasiun televisi JTV pada Selasa pukul 21.30.

Dalam memorandum itu disebutkan, saat ini proses reformasi telah mengalami distorsi dan stagnasi, sehingga praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme bahkan makin meluas dan nyata. Pemilu 1999 ternyata hanyalah menghasilkan legitimasi simbolik atas reformasi yang membungkus praktek-praktek politik ekonomi dan sosial yang tidak berbeda dengan orde baru.

Atas dasar itulah maka ITS dan IKA-ITS melalui semiloka ini mendeklarasikan tekad untuk menggerakkan kembali proses reformasi serta meluruskan arahnya melalui program aksi diantaranya, melakukan penggalangan pokok-pokok pikiran tentang langkah-langkah yang strategis untuk menggerakkan dan meluruskan kembali proses reformasi yang perlu ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah hasil Pemilu 2004 selama tiga bulan pertama dalam masa jabatannya.

Selain itu, mendesak para kandidat Presiden dan Wakil Presiden beserta para elite politik dan ekonomi agar menempatkan komitmen yang utuh dan nyata terhadap upaya menggerakkan dan meluruskan kembali proses reformasi, sebagai dasar berkompetisi, berkoalisi dan berbagi kekuasaan dalam mensukseskan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua.

Atas dasar itu pulalah maka ITS dan IKA-ITS, pertama. memandang perlu untuk melakukan penegakan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan bagi masyarakat dengan memprioritaskan penuntasan kasus-kasus korupsi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi dilingkungan elite politik dan ekonomi serta penanggung jawab pertahanan dan keamanan.

Kedua, kompetensi, profesionalisme dan reputasi yang bersih serta ketegasan sikap anti KKN sebagai persyaratan dasar yang harus dipenuhi dalam penyusunan kabinet.
Kertiga, reformasi sistem pendidikan yang lebih ditekankan pada peningkatan harkat hidup manusia seutuhnya dan nilai-nilai kemanusiaan serta perluasan akses pendidikan bagi seluruh anggota masyarakat.

Dalam sambutan penutupannya Rektor ITS menegaskan, pokok-pokok pikiran atau memorandum ini bukan hanya sekadar dibacakan dan dikirim kepada para kandidat presiden, tetapi yang lebih penting adalah keinginan dari ITS untuk adanya perubahan. "Inilah yang perlu digariskan, bahwa ITS kepingin ada perubahan, dan ITS akan berada digaris terdepan untuk mengawal perubahan tersebut," katanya. (humas/bch)