Demikian dikemukakan Rektor ITS Prof Dr Ir Mohammad Nuh DEA setelah menjelaskan tentang proses pengolahan data seleksi CPNSD Pemprop Jatim di gedung Negara Grahadi, Kamis (23/12) siang sekaligus dialog dengan Presiden. "Presiden sangat apresiatif dengan konsep Indonesia-SAKTI (Strategi dan Arah Kebijakan pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi di Indonesia) yang kami sampaikan, bahkan beliau mengundang kami untuk memaparkan di hadapan sejumlah menteri di Istana Negara pada awal Januari nanti," kata Mohammad Nuh.

Dialog itu dilakukan menyusul kunjungan Presiden ke kampus ITS yang batal dilakukan karena alasan keamanan, sehingga presiden meminta Rektor ITS dan perwakilan mahasiswa untuk berdialog di Grahadi. Dalam dialog di Grahadi itu, Rektor ITS memaparkan proses pengolahan seleksi CPNS di Jatim yang diserahkan kepada ITS, kemudian rektor juga memaparkan konsep Indonesia-SAKTI sesuai permintaan presiden sendiri dalam Dies Natalis ke-44 ITS pada 10 Nopember lalu.

Menurut rektor, ketidakhadiran presiden ke ITS secara fisik tidak menjadi masalah besar, karena dirinya diterima secara khusus untuk menyampaikan konsep dan gagasan ITS tentang CPNS dan Indonesia-SAKTI, termasuk apa yang kini sedang dikerjakan ITS tentang ICT. Selain itu, kata Nuh menambahkan, Presiden menerima usulan mahasiswa ITS serta melakukan dialog tentang berbagai hal, diantaranya kenaikan harga BBM, anggaran pendidikan 20 persen, dan penanganan korupsi untuk kasus-kasus besar seperti Soeharto.

"Tentang proses pengolahan data seleksi CPNS, beliau sangat apresiatif dan mendukung keterlibatan ITS dalam mendorong good governance melalui proses koreksi secara komputerisasi, karena hal itu merupakan langkah awal untuk memilih orang tepat untuk pekerjaan yang tepat juga," katanya.

Mengenai konsep pemanfaatan ICT, katanya, presiden memiliki pandangan yang 90 persen sama dengan konsep Indonesia-SAKTI yang ditawarkan ITS, karena ICT memang dapat meningkatkan daya saing melalui efisiensi, transparansi, dan produktifitas. "Karena itulah beliau meminta untuk mempresentasikan konsep Indonesia-SAKTI di hadapan sejumlah menteri di Istana Negara awal Januari mendatang," katanya.

BBM DAN SOEHARTO
Sementara itu empat perwakilan mahasiswa ITS masing-masing Rendra Sanjaya (Presiden BEM ITS), Gatot Surahman (Sekjen Luar Negeri BEM ITS), Yulindra (Presiden Lembaga Minat dan Bakat BEM), dan Airlangga (Ketua Legislatif Mahasiswa ITS) juga sempat berdialog dengan Presiden. Dalam dialog itu BEM ITS menyampaikan usulan tertulis pemberantasan korupsi, kenaikan BBM, dan belum hadirnya politik pendidikan yang berkemanusiaan.

Namun, Kepala Negara juga sempat berdialog langsung tentang usulan yang disampaikan secara tertulis. Dalam dialog ada tiga dari empat perwakilan mahasiswa ITS yang mengajukan pertanyaan secara langsung. Airlangga misalnya, ia menjelaskan tentang politik pendidikan berkaitan dengan perhatian pemerintah terhadap tranparansi anggaran pendidikan 20 persen. "Beliau (presiden) bilang bahwa masalah anggaran itu tidak efektif untuk disampaikan sekarang dan beliau berjanji akan menyampaikan kepada publik pada minggu kedua Februari mendatang melalui Mendiknas, karena itu memang bagian dari program seratus hari Presiden," kata mahasiswa jurusan Teknik Industri FTI ITS itu.

Sedang tentang masalah BBM, Yulindra mengatakan, Presiden menilai opini yang berkembang di masyarakat tentang kenaikan BBM saat ini adalah kebijakan pemerintah, padahal pemerintah masih melakukan pembahasan dan belum ada keputusan apa pun. "Itu masih tahap pemikiran dan belum menjadi keputusan Presiden. Ada banyak pilihan, dan kami mengusulkan agar pemerintah mengefektifkan terlebih dahulu pos-pos dana yang bocor, bukan menaikkan harga BBM," katanya. Dalam kesempatan itu, presiden juga menegaskan bahwa kenaikan harga Pertamax bukanlah kebijakan pemerintah, melainkan kebijakan Pertamina, karena itu pemerintah akan berdialog dengan Pertamina.

Berkaitan dengan kasus Soeharto, presiden menjelaskan bukanlah kasus korupsi Soeharto itu dipeti-eskan, melainkan masih ada kendala di tingkat Mahkamah Agung (MA). "Beliau berjanji akan segera melakukan koordinasi dengan MA untuk membicarakan kasus Soeharto itu agar tidak tersendat," kata mahasiswa jurusan Statistika F-MIPA itu. (***/bch)