Setiap tahunnya, eksploitasi sumber daya alam untuk pembangunan nasional terus dilakukan. Pengolahan yang tidak menghiraukan dampak negatif terhadap lingkungan tentu dapat mengancam kelestarian lingkungan hidup. Hal ini tidak saja menjadi pr bagi pemerintah, peran masyarakat terutama dalam pengadaan teknologi tepat guna sangat mendukung terciptanya pembangunan yang berkelanjutan.

Sebuah upaya untuk mewujudkannya, kemarin, dilakukan oleh pusat KLH (Kependudukan Lingkungan Hidup) bekerja sama dengan LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) ITS. Dengan mengangkat tema ‘Perlindungan, Pengelolaan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup Berbasis IPTEK dalam Pembangunan Ekonomi’, seminar nasional kali ini ingin menggali semua informasi yang ada. Baik dari perguruan tinggi maupun instansi lingkungan hidup lainnya. "Diharapkan nantinya akan ada saling sharing (berbagi) dan diseminasi (penyebaran) hasil penelitian baik yang related (berhubungan) langsung atau tidak langsung dengan lingkungan hidup," ujar Prof. Ir. Noor Endah,M.sc.,Ph.D, Pembantu Rektor I ITS, saat membuka acara.

Lebih lanjut, beliau menyebutkan pentingnya menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan. Hal senada juga diungkapkan oleh Ir. Arie D.D. Djoekardi, MA. Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Pengembangan Peran Masyarakat ini juga menegaskan bahwa sinergisme yang tercipta antara pembangunan dan lingkungan hidup akan menghasilkan sebuah pembangunan yang berkelanjutan.

Tarik ulur antara berbagai kepentingan dalam pembangunan adalah hal yang melegenda. Pemerhati ekologi dan pelaku ekonomi selalu memiliki sikap yang bertolak belakang. Efisiensi ekologi merupakan jalan tengahnya. Dimana kedua belah pihak dapat memperoleh hasil yang efisien. "Dan teknologilah yang mampu menciptakannya, sebuah ekoefisiensi," ujar beliau menambahkan.

Namun sayangnya, pemerintah kurang memperhatikan kebutuhan pengadaan teknologi tersebut. Kekecewaan lain terhadap pemerintah juga diungkapkan oleh Muh. Harto. Sebuah iklan layanan masyarakat yang sering dilihatnya di TV membuat peserta dari jurusan Teknik Kimia ITS ini prihatin. Iklan yang mengatakan "hutan senilai 83 milyar rupiah dirampok setiap hari" itu membuatnya bertanya mengapa pemerintah tidak bisa menyembuhkan ‘penyakit’ yang telah diketahuinya itu.

Ir. Ary Sudijanto, wakil lain dari Kementrian Lingkungan hidup menjawab bahwa hal ini disebabkan lemahnya sistem penegakan hukum di Indonesia. Iklan yang sebenarnya dibuat oleh Departemennya sendiri, bekerja sama dengan sebuah LSM, harusnya juga mampu mengingatkan pemerintah atas ancaman kelestarian lingkungan hidup. "Jadi jangan sampai sumber daya hutan (yang dapat diperbaharui) bisa menjadi tak terbaharukan," ujar Ary.

Hadir pula dalam seminar ini, sejumlah pejabat dari Bapedal, LPM, wakil dari LSM-LSM serta civitas perguruan tinggi diseluruh Indonesia.(ftr/Lin)