Demikian dikatakan Dirjen Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan, Prof Dr Ir Widi Agoes Pratikto MSc, dalam kuliah umum yang disampaikan di depan sivitas akademika ITS, Senin (24/1) siang. "Ini penting karena kemampuan SDM di daerah-daerah masih minim tentang pemahaman terhadap tata ruang pesisir, sehingga ini yang menyebabkan manakala terjadi gelombang tsunami, banyak masyarakat pesisir atau nelayan yang menjadi korban," katanya.

Tentu saja, katanya menambahkan, peningkatan kapasitas SDM tersebut bukan hanya untuk Aceh dan sebagian Sumatera Utara yang baru saja terkena bencana, tapi harus dilakukan menyeluruh, karena memang rata-rata kemampuan SDM daerah masih sangat minim. "Memang yang segera harus ditangani daerah Aceh dan sebagian Sumatera Utara yang baru saja terkena musibah gempa bumi dan gelombang tsunami. Di daerah itu bukan saja minimnya pemahaman mereka, tapi kini SDM di sana juga banyak yang meninggal akibat musibah itu," katanya.

Kini jajarannya, kata Widi menjelaskan, sedang mengupayakan program melautkan kembali para nelayan di daerah-daerah musibah tersebut. "Ini amat penting, dengan melaut kembali diharapkan mereka akan terhibur dan melupakan apa yang telah menimpa mereka. Melalui program ini kami sedang memperbaiki mesin dan kapal mereka yang rusak akibat tsunami. Dana yang disedikan untuk itu mencapai Rp 72 miliar dari loan lama yang kini dialokasikan untuk itu," katanya.

Dalam paparan kuliah umumnya tentang "Menanta Kembali Aceh Paska Tsunami Menuju Keindahan, Keselamatan dan Keberaturan" Widi menjelaskan, ada tiga zona pemanfaatan di wilayah pesisir rawan tsunami, meliputi zona konservasi dimana fungsi kegiatan langsung berhubungan dengan laut atau ekosistem pesisir dan laut. Zona kedua yakni zona penyangga dimana fungsi kegiatannya tidak langsung berhubungan dengan laut tetapi berkaitan dengan produski hasil laut dan perikanan. "Sedang zona ketiga, zona bebas, dimana fungsi kegiatan tidak langsung berhubungan dengan laut. Zona ini diperuntukkan bagi kawasan pemerintahan, perdagangan dan jasa," katanya.

Berkait dengan pembagian zona itu dan untuk mengantisipasi terjadinya gelombang tsunami dikemudian hari, Widi mengusulkan untuk melakukan pertahanan atau upaya perlindungan terhadap zona-zona tersebut. "Perlindungan yang paling baik adalah menggunakan konsep membangun bersama alam, dimana alam harus dijadikan," katanya. Menurut Widi, sistem peringatan dini yang hendak dibangun terlalu mahal bagi kas pemerintah karena menghabiskan dana pembangunan sekitar 30 juta dollar AS. Dana sebesar itu belum termasuk biaya pemeliharaannya. Padahal, alat tersebut cuma berfungsi efektif dalam waktu singkat sebelum menerjang wilayah pesisir terdekat. Karena itu ia menyarankan sebaiknya menggunakan pelindung secara alami.
Ia kemudian mencontohkan kawasan pantai Simeulue, pulau paling dekat dari episentrum gempa. Di pulau itu, tsunami merenggut korban jiwa tidak lebih dari 10 orang, dengan kerusakan yang relatif kecil dibandingkan wilayah Banda Aceh, Aceh Jaya, Meulaboh dan pulau-pulau sekitarnya. "Pulau itu relatif tak terjamah kerusakan tsunami, karena adanya perlindungan green belt," katanya.

Sistem perlindungan alami yang dibentengi hutan mangrove, katanya menambahkan, akan mampu meredam sebagian energi gelombang tsunami. Jadi ekosistem-lah yang berjasa besar dalam menyelamatkan masyarakat Pulau Simeulue. Lingkungan yang terawat dengan baik, menurutnya, akan berbalik memberikan perlindungan terbaik di kala keganasan alam mengancam.

Ia juga menerangkan analisisnya terhadap kasus tsunami di Aceh. Menurut Widi, gelombang tsunami akan makin jauh masuk ke daratan jika kondisi pesisirnya miskin mangrove. Sebaliknya, pada wilayah pesisir dengan mangrove intensif, kebun ekstensif dan massa bangunan bertingkat yang memenuhi persyaratan teknis bencana, gelombang tsunami akan makin pendek ke daratan. Pada ketebalan mangrove 1200 meter dari pantai dapat mengurangi ketebalan gelombang tsunami sekitar 2 kilometer.

"Sementara perlindungan pantai berbasis struktur, seperti alat pemecah ombak belum terlalu efektif dalam mengatasi problem yang menimpa kawasan pesisir. Masalah yang menimpa kawasan itu tidak hanya terbatas pada ancaman gelombang tsunami semata, tapi juga pasang naik dan banjir yang kerap kali mengakibatkan kerugian pada masyarakat setempat," katanya menjelaskan.

Ia kemudian menambahkan, penanggulangan yang tepat memiliki relasi erat dengan kapasitas dan kearifan lokal, yang mengadopsi secara cermat pendekatan sosiokultur. Karenanya, ia menghimbau kalangan akademisi untuk turut berperan serta dalam memberikan pendampingan pada korban bencana mengenai public awareness (kepedulian masyarakat) terhadap lingkungan lestari.

Kapal ITS
Sementara Ketua Pusat Studi Kelautan ITS, Ir Daniel M. Rosyid PhD dihubungi terpisah pada acara tersebut mengatakan, kalau lembaganya telah menyiapkan tiga konsep pembangunan kapal nelayan untuk masyarakat Aceh. "Kami telah mengutarakan kepada Pak Widi kalau ITS telah memiliki tiga konsep kapal untuk nelayan Aceh. Kini tinggal menunggu pengerjaan awal untuk merealisasikannya dan kami akan membuatnya sesuai dengan apa yang diinginkan nelayan di sana, karena kami tidak ingin membuat kapal tetapi kemudian setelah di sana tidak sesuai dengan keinginan nelayan dan kemudian mangkrak tidak digunakan," katanya.

Dikatakan Daniel, konsep kapal yang paling murah adalah untuk kepentingan melaut yang paling sederhana, yang hanya menelan biaya sekitar Rp 4 juta per kapal dengan ukuran panjang sekitar 5 meter. "Kapal jenis ini dapat dibuat dalam hitungan hari dan bahan baku yang dibutuhkan hanya plywood serta resin untuk penyambungan. Kami berharap konsep ini bisa segera diwujudkan, agar nelayan di sana bisa segera melaut atau mencari ikan" katanya.

Sedang untuk dua konsep lainnya butuh waktu pengerjaan lebih lama dan lebih mahal, diperuntukkan bagi nelayan dalam jumlah besar dan panjang kapalnya mencapai 15 meter. "Kami merencanakan jika konsep ini memang segera diwujudkan, ITS akan mengajak sekitar 10 orang nelayan Aceh untuk belajar membuat dan membangun kapal di ITS, kemudian bersama kapal yang dibuatnya mereka kembali ke daerahnya, untuk secara bersama-sama membangun industri perkapalan di sana," kata Daniel M. Rosyid menjelaskan. (Humas/bch)