ITS News

Senin, 30 Januari 2023
15 Maret 2005, 12:03

Otonomi Tak Berarti AMDAL Bebas Masalah

Oleh : Dadang ITS | | Source : -

Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sangat penting sebagai salah satu syarat pendirian industri. Berbagai pemasalahan dan manfaat AMDAL bagi para stakeholder dibahas dalam sarasehan Proses AMDAL dan Peranannya dalam Pengelolaan Lingkungan, di Rektorat ITS Sabtu (5/2) kemarin. Sarasehan kerjasama Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) dan LPPM ITS ini menghadirkan tiga orang pembicara yang tidak asing lagi dengan masalah lingkungan dan kegiatan usaha.

Pembicara pertama adalah Dana A. Kartakusuma dari Kementerian Lingkungan Hidup. Asisten Deputi Urusan Kajian Dampak Lingkungan KLH ini banyak menjelaskan teknis pengurusan AMDAL dan manfaat AMDAL bagi kegiatan usaha. "Para pengusaha sering salah menganggap AMDAL sebagai beban usaha. Padahal biaya AMDAL hanya 0,1 % dari total investasi," jelasnya.

Selain itu, AMDAL penting sebagai panduan dalam pelaksanaan usaha. "Sebab semua masalah lingkungan yang mungkin dihadapi oleh usaha itu akan muncul dalam AMDAL," terang Dana.

Menurut Dana, seorang pemrakarsa, pengusaha yang berinisatif mengajukan AMDAL, biasanya terlalu menggantungkan pengurusan AMDAL pada konsultan. "Padahal AMDAL itu sangat penting buat usaha merka di masa datang. Karena itu di beberapa daerah untuk pengajuan AMDAL kami meminta para pemrakarsa sendiri yang presentasi."

Masalah lainnya, dengan desentralisasi, pengurusan AMDAL menjadi lebih
rumit. Sejak tahun 1997 Kementrian Lingkungan Hidup memperkenalkan konsep yang disebut AMDAL tepadu. Sebelumnya untuk mengurus AMDAL harus keberbagai instansi. Misalnya untuk penggunaan air tanah perlu ke Departemen Pengairan., untuk penggunaan pelabuhan dan jalan perlu ke Departemen Perhubungan dan sebagainya. "Di era otonomi pengurusan AMDAL didelegasikan ke pemerintah daerah. Namun karena ketidaksiapan daerah sering timbul masalah," jelasnya.

Dana juga mengakui bahwa AMDAL bukan satu-satunya hal yang penting dalam perencanaan usaha. "Kalau memang suatu bangunan sudah dinyatakan tidak layak secara tata ruang maka sudah tidak perlu AMDAL lagi," jelasnya.

ALISYAHBANA KRITIK IJIN, SILAS SOROTI ETIKA BERLINGKUNGAN

Sementara itu pembicara kedua adalah mantan Sekertaris Kota Surabaya Dr Ir Alisyahbana MA. Alisyahbana banyak mengkritik pengurusan berbagai perijinan, termasuk AMDAL. Ia juga banyak menyayangkan berbagai riset yang dilakukan untuk mengatasi masalah lingkungan di Surabaya ini tidak ditindak lanjuti. "Padahal salah satu yang mengadakan riset itu adalah satu dari 15 ahli transportasi dunia dengan biaya yang tidak sedikit," jelas alumni Teknik Geodesi ITB ini.

Mengenai masalah lingkungan di era otonomi ini, Alisyahbana menyatakan keprihatinannya. Sebab saat ini pihak pemerintah daerah sangat kurang semangat kerjasamanya dalam menangani berbagai masalah lingkungan. IA mencontohkan penanganan sampah. "Surabaya tidak mempunyai lahan untuk penanganan sampah, tapi Gresik punya. Namun karena egoisme daerah , masalah sampah ini jadi berkepanjangan," jelasnya.

Secara kebetulan Alisyahbana sedang mencalonkan diri sebagai walikota
Surabaya. Banyak dari para peserta yang mengharapkan jika Alisyahbana bisa lebih memperhatikan masalah lingkungan jika terpilih sebagai walikota. Secara bercanda moderator dari Teknik Lingkungan ITS minta agar sarasehan ini jangan dijadikan ajang dukung mendukung calon walikota. "Tolong jangan jadikan ajang kampanye walikota. Di depan sudah banyak mahasiswa. Saya takut nanti didemo," ujarnya disambut tawa peserta.

Di tempat yang sama, Guru Besar jurusan Arsitektur ITS, Prof Juhan Silas yang menjadi pembicara ketiga lebih banyak menyoroti tentang etika berlingkungan, terutama bagi para pengusaha. Johan Silas menyebut para pengusaha ini sebagai para petaruh. " Para pengusaha harus memperhatikan lingkungan," jelas mantan penasehat Menteri Lingkungan Hidup ini. Etika itu antara lain, menghargai biodiversity, menerapkan clean production dan circular production.

Peserta sarasehan ini berasal dari berbagai kalangan. Selain para pengusaha juga ada perwakilan dari beberapa kelurahan di Surabaya dan aparat pemerintah. Dari kalngan pengusaha antara lain adalah komunitas pengusaha Mall se-Surabaya. Juga hadir pejabat dari Dinas Lingkungan Hidup dari beberapa kabupaten dan kota di Jawa Timur serta dari Bappedal Jawa Timur. (rif/rin)

Berita Terkait