Tim yang terdiri atas Fajar Baskoro ST.M.Kom (Kepala Laboratorium), Budi Nugroho, Taqiuddin dan Yunan (mahasiswa), di hadapan wartawan Senin siang mendemonstrasikan software-nya yang dinyatakan sebagai upaya untuk memperoleh dan mengetahui hasil perhitungan suara hanya selang dua jam dari proses akhir penghitungan suara di TPS. Tidak hanya itu, tim ini juga menyiapkan software untuk kepentingan kampanye masing-masing calon kepala daerah.

"Tentang software perhitungan suara yang kami buat ini, merupakan peningkatan kemampuan dari software yang pernah digunakan KPU pada saat pemilu legislatif dan presiden lalu," kata Fajar Baskoro.

Bedanya, katanya menjelaskan, pada software kali ini, timnya mencoba untuk memperpendek alur data informasi yang berupa hasil penmghitungan suara, sehingga dalam selang dua jam dari proses akhir perhitungan suara di tiap TPS, kita akan bisa melihat siapa yang berhasil memenangkan Pilkada itu. "Pada pemilu lalu, proses data yang dikirim harus melalui TPS, PPS (kelurahan/desa), PPK (kecamatan) baru diinputkan ke KPUD dan KPU Pusat. Pada software yang kami siapkan sekarang data langsung bisa di bypass dari TPS ke pusat data atau KPUD sebagai penyelenggara Pilkada," katanya.

Dikatakan Fajar, upaya mem-bypass proses penghitungan suara itu bisa dilakukan mengingat didalam proses Pilkada wilayahnya tidak terlalu luas dan TPS-nya relatif sedikit dibanding pelaksanaan Pemilu Pilpres lalu, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengambilan data primer langsung dari TPS. "Tapi mengingat hasil akhir yang diakui seperti yang tertuang dalam undang-undang dan PP hanya data manual, maka software ini hanya merupakan alternatif agar masyarakat bisa mengetahui hasil akhir lebih dulu," katanya.

Ditanya tentang kemungkinan software buatannya disusupi para hacker, Fajar menjelaskan, kalau timnya telah mengantisipasi dengan menggunakan sistem pengamanan VPN (virtual privat network), dimana jaringan internet sudah diisolasi supaya orang umum tidak bisa mengakses atau memasukkan data ke dalam sistem tersebut. "Ini kami siapkan dari pengalaman pada sistem penghitungan suara di KPU pada Pemilu lalu yang sempat menjadi bahan perdebatan dan mengundang protes," katanya.

Software Kampanye
Sementara tentang software kampanye, Fajar Baskoro menjelaskan, dibuatnya perangkat lunak untuk kampanye Pilkada itu bukan berarti lembaganya ingin berpolitik dimasa kampanye nanti, tapi merupakan upaya dari laboratoriumnya memperkenalkan penggunaan teknologi informasi untuk kepentingan kampanye.

"Sebagai lembaga riset kami tidak akan mendukung antara calon kepala daerah satu dengan lainnya, tapi kami menyiapkan perangkat tentang bagaimana cara berkampanye agar lebih efektif dan pesan yang disampaikan bisa diterima masyarakat. Tentu saja karena kami berlatar belakang teknologi, yang kami tawarkan bentuk kampanye dengan menggunakan teknologi-teknologi informasi," katanya.

Karena itu, katanya menjelaskan, ia akan memberikan kepada calon siapa pun yang memang menginginkan software ini untuk kepentingan kampanye. "Kami juga tidak akan membatasi misalnya setelah diminta calon satu, kemudian calon lainnya tidak kami berikan. Semuanya kami perlakukan sama, mengingat tujuan kami hanya satu mengenalkan teknologi informasi ke masyarakat dalam hal ini untuk kepentingan kampanye Pilkada. Apalagi kami yakin dengan teknologi ini masyarakat akan lebih mampu menilai calon yang akan dipilihnya, sehingga proses transparansi dan demokratisasi bisa berjalan dengan baik melalui teknologi informasi yang kami kembangkan," katanya. (humas/bch)