Menurut Rektor ITS, Dr Ir Moh. Nuh DEA, Kamis (15/1) siang, surat yang ditujukan kepada ITS itu salah alamat, karena isinya antara lain meminta kepada perguruan tinggi untuk ikut memberikan pendidikan politik dalam bentuk memberi tahu kepada calon pemilih untuk hanya mencoblos nama-nama caleg yang telah direkomendasi, dan kami diminta untuk membuat rekomendasi itu serta melakukan penilaian terhadap parpol. "Jadi surat setebal tujuh halaman tertanggal 7 Januari 2004 itu tidak satu pun yang berbunyi meminta agar kampus bisa dijadikan tempat kampanye parpol, seperti yang selama ini ditulis media," kata Nuh menjelaskan.

Lalu bagaimana sikap ITS setelah menerima surat itu? "Kami terutama ITS, tidak punya otoritas untuk memberikan rekomendasi atas caleg, demikian juga menilai parpol. Lha wong parpol yang punya ororitas penuh terhadap anggotanya saja masih di demo, lalu bagaimana jika kami kemudian menilai para caleg mereka," katanya menjelaskan. Menurut Nuh, ada dua hal dalam surat terbuka yang mungkin perlu disikapi oleh para pimpinan perguruan tinggi itu, pertama tentang rekomendasi caleg dan menilai parpol. "Untuk yang pertama ini sikap ITS jelas, ITS tidak punya otoritas untuk itu, karena kami memang tidak punya kompetensi untuk melakukannya," katanya.

Kedua, kata mantan Direktur PENS-ITS ini, perguruan tinggi diminta untuk ikut ambil bagian dalam mengawal Pemilu 2004 agar terlaksana dengan baik. "Saya pikir ini bukan hanya tugas perguruan tinggi, tapi juga menjadi tugas semua lapisan masyarakat. Atas dasar itulah, maka ITS merasa tidak keberatan jika kampusnya dijadikan lokasi tempat pemungutan suara (TPS). "Kami senang jika memang kampus dipilih untuk lokasi TPS. Pokoknya selama tidak untuk kampanye, tidak masalah. Ini sekaligus sebagai bentuk partisipasi kampus terhadap Pemilu 2004," kata Nuh.

Menurut Nuh, pihakya juga tidak keberatan membantu menyediakan PPS (Panitia Pemungutan Suara) dari warga kampus. Dosen-dosen ITS, kata Nuh akan dilibatkan sebagai PPS di TPS yang nanti ada di ITS. "Tapi itu hanya untuk dosen yang bersedia, karena kami tidak bisa memaksa," jelasnya.

Menyediakan kampus sebagai TPS, kata Nuh berbeda dengan menjadi tempat kampanye. Sebab, kegiatan di TPS adalah kegiatan negara dan masyarakat. Sehingga tidak ada unsur kampanye di dalamnya, apalagi jika dilihat ada larangan yang menyatakan, di daerah seputar TPS tidak diperbolehkan tertempel atribut-atribut partai kecuali yang ada dalam kertas suara atau perhitungan.

"Sebaliknya, kampanye merupakan kegiatan partai politik tertentu yang sarat dengan kepentingan, yang bisa jadi kampus nantinya malah tidak akan netral.Yang pasti ITS tidak akan pernah mengizinkan kampanye di kampus," kata Nuh. Menurut Nuh ada beberapa alasan kenapa kampus ITS tidak diperbolehkan untuk arena kampanye partai politik. Pertama, sejarah ITS yang sejak berdirinya memang selalu berada pada koridor netralitas. "Menurut beberapa senior di ITS, pada masa partai berebut pengaruh di kampus di tahun 1960-an, ITS sudah menarik garis tegas waktu itu, kalau tidak ingin terlibat di dalam kegiatan politik praktis. Tradisi itulah yang kini juga ingin kami pertahankan, ketika banyak partai politik menginginkan kampus untuk menjadi ajang perebutan massa mereka, kami ingin menjaga netralitas itu," katanya.

Ketiga, kata mantan Direktur PENS-ITS ini, menurut ijtihad para pimpinan ITS, kampanye partai politik sampai hari ini tidak bisa disamakan sebagai bagian dari pendidikan politik, karena didalamnya ada pengeraham massa yang sangat kental dengan subjektivitas. "Karena itu kami tidak ingin netralitas ITS yang selama ini terjaga kemudian dikorbankan hanya dengan mengizinkan Parpol berkampanye di kampus ini," katanya.

Untuk itu, katanya menambahkan, dalam lingkup kampus termasuk di perumahan dosen, ia tidak mengizinkan adanya umbul-umbul partai politik apa pun berkibar atau dikibarkan. "Kami akan meminta kesadaran segenap warga ITS untuk mematuhi keputusan ini, karena dalam hal ini keutuhan ITS jauh lebih penting, dan itu jangan dikorbankan," kata Nuh. (Humas – ITS, 15 Januari 2004)