Meninjau hasil-hasil dari pembangunan yang telah tercapai pemerintah di era desentralisasi lalu, yang lebih bersifat komprehensif (terpusat oleh keputusan dari pihak pemerintah saja). Dari sini, pemerintah saat ini perlu mengkaji ulang serta mengubah dalam pelaksanaan metode perencanaan pembangunan wilayah suatu daerah, dengan metode yang lebih partisipatif. Dalam penyusunan perencanaanpun, masyarakat sangat perlu ikut ambil bagian, tidak lain pembangunan itu untuk kepentingan masyarakat umum.

Atas pemikiran ini, Jurusan Perencanaa Wilayah Kota (PWK) ITS mencoba turut menyuarakan dan menyajikan tema tersebut dalam seminar dan lokakarya nasional "Pengembangan Kurikulum Perencanaan Partisipatif" selama dua hari (1-2/10) ini, serta turut bergabung pula selaku pemateri dari RTI-International (Research Triangle Institut) dan Perform project PDPP (Program Dasar Pembangunan Partisipatif).

"Mengapa partisipatif ini dianggap perlu?," ujar Ir. Sri Probo S, Local Government Management specialist DLG USAID ini. Tidak lain, perlu adanya transparansi dari pihak pemerintah mengenai perencanaan pembangunan kepada masyarakat dan tidak hanya sebatas informatif saja. "Dari sinilah, bisa tercipta partisipasi aktif masyarakat untuk menyuarakan kebutuhannya dalam pembangunan itu sendiri," jelasnya lagi.

Hal senadapun juga dikatakan oleh Eko Budi S, "Stakeholder yang berimbang yang harus diterapkan," ujar Kajur Planologi ITS ini. Stake holder disini, suatu jalinan atau hubungan antara masyarakat, pemerintah dan investor untuk membuat bersama-sama perencanaan pembangunan, tambahnya lagi. "Jadi pelaksanaannya jangan sepotong-sepotong!," tegas Eko, sebab bila suatu perencanaan dilaksanakan hanya melibatkan salah satu komponen stakholder saja, akan dikhawatirkan akan timbul konflik-konflik dari daerah. Sedangkan posisi kita (ITS, red) disini sebagai mediator bagi stake holder dalam masalah teknis maupun aplikatif, pungkas Eko. (mut/bch)