ITS News

Senin, 05 Desember 2022
15 Maret 2005, 12:03

ITS Pun Mampu Berbicara Soal BUMN

Oleh : Dadang ITS | | Source : -

Hingar – bingar persoalan ekonomi Indonesia rupanya masuk pula ke kampus ITS yang notabene kampus bervisi teknologi. Selama setengah hari, permasalahan mengenai BUMN dan Otonomi Daerah hangat dibicarakan langsung oleh para pakarnya.

Setidaknya kehadiran Pandu Djajanto, Asisten Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi Kementrian BUMN; dan Andung Nitimihardja, Staf Ahli Kementerian BUMN menjadi bumbu menarik acara yang digelar LPPM ITS.

"BUMN pada dasarnya sama dengan swasta. Cuman yang punya pemerintah, bukan orang – perorangan, " papar Pandu Djajanto.

Permasalahan BUMN di era otonomi daerah saat ini, menurut Pandu, merupakan riak – riak reformasi. Banyak terjadi kesalahpahaman antara pusat dan daerah dalam masalah pengelolaan BUMN. Daerah – daerah berpikir pengelolaan BUMN juga merupakan bagian dari desentralisasi. "Padahal tidak. BUMN itu milik negara, " tegasnya dihadapan puluhan peserta.

Seringkali, katanya, daerah menuntut kontribusi BUMN pada daerah. Mereka beranggapan bahwa BUMN wajib menyisihkan keuntungan bagi daerah. "Bahkan banyak di antara mereka yang menuntut kepemilikan saham, " cerita Pandu. Padahal, kalau BUMN merugi, daerah tidak mau tahu menahu.

Senada dengan Pandu, Andung juga menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan perpsepsi masyarakat umum mengenai program privatisasi BUMN. Saat ini, pemerintah lebih berperan sebagai regulator ekonomi. Bukan sebagai pelaku ekonomi. "Makanya beberapa perusahaan yang dianggap layak akan dijual, " tegas alumni IPB ini.

BUMN dalam perjalanannya dibentuk sebagai usaha perintis dari negara di kala zaman kemerdekaan. Usaha-usaha dalam rangka memutar roda perekonomian di RI harus segera dilakukan. "Saat itu pihak swasta belum ada, jadi wajar negara mendirikan hotel, pabrik semen dan lainnya, " pungkas Andung.(ryo/har)

Berita Terkait