Menanggapi permintaan tersebut, Rektor ITS Prof Dr Ir Mohammad Nuh DEA menyatakan siap membantu sebagai bagian tugas nasional didalam mengoreksi hasil tes secara komputerisasi. "Ini memang pekerjaan rutin kami, karena itu jika Pemprov memang meminta kami untuk melakukannya, kami siap membantu. Tentu saja dengan catatan kami jangan dijadikan bamper, karena apa yang bakal dilakukan ITS hanya sebatas mengoreksi dengan terlebih dahulu melakukan validasi data yang ada, hasilnya akan kami serahkan sepenuhnya kepada panitia CPNS," katanya, Sabtu (27/11) siang.

Rektor menegaskan hal itu karena ia khawatir apa yang dilakukan ITS dinilai masyarakat sebagai lembaga yang menentukan di dalam proses diterima-tidaknya CPNS. "Memang ada keinginan masyarakat yang meminta apa yang dilakukan ITS tidak hanya sebatas untuk mengolah dan mengoreksi hasil tes, tapi juga sampai pada akhir final. Tapi kami menilai itu bukan wewenang ITS, karena ITS hanya akan membantu didalam mempercepat proses pemeriksaan hasil tes. Tentu saja yang kami lakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai objektivitas," katanya.

Mohammad Nuh juga mengingatkan, selain membantu melakukan koreksi hasil tes secara objektif, ITS juga bisa mendeteksi secara dini terhadap terjadinya perjokian, tentu saja dengan cara melihat pekerjaan-pekerjaan yang hasilnya punya kemiripan berpola sama terhadap kesalahan soal yang dikerjakan. Kalau soal benar kan memang sama, tapi kalau kelirunya juga sama ini yang bisa dicurigai," katanya menjelaskan.

BUTUH WAKTU
Mantan Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya-ITS ini juga memohon pengertiannya kepada semua pihak termasuk kepada Pemprov yang memberikan tugas pengoreksian hasil tes ini terhadap waktu yang dibutuhkan di dalam proses awal sebelum masuk ke tahap koreksi secara komputerisasi.

"Jangan dikira karena prosesnya komputerisasi, semuanya berjalan serba cepat. Tidak, karena sebelum diperiksa secara komputerisasi kami akan melakukan validasi data terlebih dahulu, dan ini tetap dilakukan secara manual. Karena itu disepakati dulu kapan batas akhir masuknya hasil tes yang berasal dari 33 pemkab dan pemkot itu, dan dari jumlah dan waktu itu kami bisa menghitung mundur kapan kami bisa menyelesaikan proses koreksi secara komputerisasi itu," katanya. Mohammad Nuh menjamin, terhadap objektivitas hasil koreksian komputerisasi itu. Karena itu sekali lagi ia tidak ingin dijadikan bamper jika dikemudian hari ada hasil-hasil yang ternyata tidak sesuai dengan hasil keputusan final terhadap diterima-tidaknya seorang peserta tes.

Dihubungi terpisah, Kepala UPT Pusat Komputer ITS, Dr Ir Ari Santoso DEA, mengatakan, pihaknya telah siap menerima pekerjaan untuk membantu mengoreksi hasil tes CPNS dari Pemprov. Jatim. "Secara teknis di tempat kami tidak ada persoalan, karena pekerjaan itu sering kami lakukan, dan kami telah cukup pengalaman di sana dalam jumlah yang lebih besar dari pekerjaan sekarang, karena itu ia optimistis dapat membantu keinginan Pemprov Jatim," katanya.

Ditanya apakah pihak Pemprov telah menandatangani perjanjian kerja sama? "Saya pikir ITS sudah punya payung besar perjanjian kerja sama antara ITS dengan Pemprov Jatim, dan ini merupakan bagian dari penjabaran kerja sama itu. Yang jelas sebelum ramai-ramai kasus CPNS ini, kami sudah dihubungi oleh Pak Soekarwo, Sekdaprov Jatim," katanya. (Humas/bch)