Kenaikan harga BBM adalah masalah publik yang tidak bisa diselesaikan hanya sepihak. Begitu peliknya masalah ini sehingga perlu diadakan sebuah diskusi publik. Diskusi yang diadakan atas kerjasama LPPM ITS dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral ini dihelat di Rektorat ITS, Rabu (23/2), menghadirkan para pakar yang kompeten soal energi.

Dalam sambutan dan pembukaan Seminar dan Diskusi Publik Penghematan Energi dan Pemanfaatan Energi Alternatif yang Terbarukan di Era Energi Mahal, Rektor ITS, Prof Muhammad NUH DEA mengatakan, "Diskusi publik perlu diadakan untuk membangun kesadaran, proses pembelajaran, kesepahaman, dan aksi kolektif." Sementara itu, Prof Ir I Nyoman Sutantra MSc Phd, Ketua LPPM ITS yang juga turut memberi sambutan diskusi ini mencontohkan Korea yang memiliki kesadaran kolektif untuk membangun negaranya dengan sikap mau berubah "Spirit of Change" dan menyalahkan dirinya sendiri jika Korea jatuh miskin, "No thing else but Korean!"

Syarifuddin Mahmudsyah, pemakalah sekaligus Kepala pusat Energi, Rekayasa, Industri, dan Ilmu Dasar LPPM ITS, menunjukkan bahwa produksi minyak mentah di Indonesia semakin menurun dan negara ini mengimpor lebih banyak dari pada mengekspor barang tersebut. Sehingga menimbulkan pertanyaan, "Apakah Indonesia masih pantas menjadi anggota OPEC?"

Keadaan bangsa Indonesia dalam menggunakan energi juga dibandingkan dengan negara maju lainnya, seperti Jepang dan Amerika. Bangsa Indonesia butuh 619 Setara Ton Minyak (STM) untuk mendapat satu juta US dollar, berbeda jauh dengan Jepang yang hanya butuh 154 STM atau Amerika 397 STM.

Hal ini menunjukkan betapa borosnya Indonesia dalam pemanfaatan energi, 402 persen lebih boros dari Jepang dan 156 persen lebih boros dari Amerika. Pemborosan ini dikarenakan beban energi (terutama listrik) masih didominasi rumah tangga yang mana masih banyak menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel.

Pemakalah selanjutnya adalah Dr Ir Muhammad Ashar MEng. Menurutnya, pemborosan energi di Indonesia tidak wajar, sehingga perlu adanya kiat-kiat pola hemat dan ekonomis energi dalam pemakaiannya. "Penghematan energi perlu dilakukan oleh PLN dan konsumen sehingga terjadi keseimbangan," ungkap pria yang juga Kajur Teknik Elektro ITS ini. Selain itu juga perlu diversifikasi energi untuk lebih meningkatkan peran energi yang terbarukan, seperti tenaga matahari.

Kenaikan harga atau kebijakan pengurangan subsidi BBM memang menimbulkan tekanan psikologis. Demonstrasi untuk menolak banyak diadakan. Penolakan kenaikan harga tersebut dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya (LPKS) yang diwakili oleh Paido Pawiro Rejo. "kami sudah mengumpulkan tokoh-tokoh Jawa Timur, dan kami sepakat menolak kenaikan harga BBM!" tegas Paido.

Paido menyayangkan sikap pemerintah yang selama ini membodohi rakyat dengan subsidi-subsidi yang diberikan, sehingga masalah utama adalah bukan pada pengurangan atau penambahan subsidi, tapi bagaimana bangsa ini mengolah sendiri SDA demi kesejahteraan rakyatnya.

Saat diskusi sedang ramai, tamu asing dalam acara ini, Dr Hans J Siwon diminta tanggapannya, "Alam tidak kenal uang, sehingga perlu pendayaan agar alam ini tidak dirugikan. Jika alam ini rusak, manusia juga yang rugi, walaupun kesejahteraan dalam bentuk uang ada. Saya setuju jika orang-orang yang kaya itu ditarik pajak lebih untuk membantu orang miskin di Indonesia sehingga merata. Kami orang Belanda tidak bisa kaya lagi, tapi kami juga tidak akan tidak bisa makan," ucap Hans.

Syarifuddin mengakhiri acara ini dengan empat kata kunci, "Perlunya awareness, budaya dan perilaku terhadap energi, adanya pajak yang tinggi bagi yang boros energi, dan perlunya tindak lanjut dari acara ini," simpulnya mengakhiri diskusi. (mac/tov)