Pembangunan di Indonesia, memang bisa dibilang telah berkembang pesat. Namun, sejak krisis melanda dan mulai diberlakukannya otonomi daerah, pembangunan kini menjadi masalah mendasar yang harus segera dituntaskan Peran serta masyarakat dalam pembangunan, kini mulai dipertanyakan. Hal inilah yang terungkap dalam Seminar dan Lokakarya Nasional mengenai Manajemen Perkotaan Partisipatif yang diadakan oleh Program Studi Perencanaan Wilayah Kota, ITS, kemarin (2/10).

Dalam seminar yang dihadiri oleh pakar-pakar tata kota dari berbagai institusi pendidikan dan pemerintahan ini, Ir. Hana, Kepala Pusat Pengembangan Peran Masyarakat dari Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, mengakui, selama ini, praktek pembangunan yang dilaksanakan masih menganut sistem "face to face".

Masih menurutnya, dalam sistem ini, pemerintah sebagai pemegang amanat pembangunan langsung berhadapan dengan masyarakat. "Ini terkait dengan fungsi dan peran pemerintah," ungkap Hana. Karenanya, pemerintah membuat peraturan-peraturan untuk membuat masyarakat sejahtera. Dengan adanya peraturan itulah, masyarakat seakan hanya sebagai obyek dalam pembangunan. "Masalahnya sekarang, bagaimana menyeimbangkan pengetahuan dengan kekuatan," ujar ibu berjilbab ini.

Karena ternyata, selain resistensi birokrasi dari aparat pemerintah, keterbatasan kapasitas pengetahuan masyarakat, menyebabkan pemerintah masih kurang percaya untuk melibatkan masyarakat. "Karena itulah, kita butuh 'agent of change' di masyarakat,' ujar Hana. Dengan adanya 'agent of change' diharapkan mampu merubah sikap masyarakat menuju respon yang positif. Peran yang diharapkan muncul dari agen ini, adalah kemampuan untuk mendengar, memotivasi, dan konsultasi bagi masyarakat. "Sehingga pada akhirnya, masyarakat mampu menjadi subyek dalam pembangunan."

Menjawab pertanyaan, mengapa tidak dikembangkan saja pembangunan berpola 'partnership', menurut Hana, pemerintah telah ada wacana ke arah pola tersebut. "Itu ditindak lanjuti dengan dibentuknya Pusat Pengembangan peran Masyarakat pada 2001 lalu," tegasnya. Departemen yang dipimpinnya itulah, sekarang, yang harus meng-upgrade peran serta masyarakat agar mampu berjalan bersama dengan pemerintah dan swasta, melaksanaan pembangunan. (rin/bch)