Potret pendidikan di Indonesia, secara umum masih suram. Ini adalah pengamatan Dr Ir Mohammad Nuh DEA, Direktur PENS ITS (Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Institut Teknologi Sepuluh November). Mengapa? Bagaimana dengan Jatim dan Surabaya? Berikut petikan wawancara Jawa Pos dengan calon kuat Rektor ITS itu:

Bagaimana perkembangan dunia pendidikan di Indonesia, khususnya di Jatim menurut Anda?
Jujur saja, saya melihat dunia pendidikan kita masih jauh dari yang diharapkan. Mulai zaman dahulu hingga sekarang, tidak pernah nampak adanya kemajuan yang signifikan. Pendidikan kita selalu ketinggalan jika dibandingkan negara-negara tetangga. Anda tahu, era sekarang ini seharusnya menjadi era kebangkitan teknologi di Indonesia. Kenyataannya, teknologi kita banyak ketinggalan dibandingkan negara-negara lain.

Menurut Anda, apa penyebabnya?
Sebelum bicara sebab, sebaiknya kita bicarakan dulu latar belakang kurang berkembangnya pendidikan di Indonesia. Menurut saya, perhatian pemerintah kepada dunia pendidikan masih sangat minim. Contoh gampangnya, alokasi dana pendidikan di Jatim hanya sekitar 3 sampai 4 persen saja dari dana APBD. Padahal, dalam Amandemen UUD 1945 disebutkan bahwa alokasi dana untuk pendidikan ditentukan sebesar 20 persen dari APBD. Ini kan jelas penyimpangan. Yang menyedihkan, hal ini tetap saja dibiarkan. Tidak pernah ada evaluasi. Seolah-olah, pendidikan masih kalah dengan persoalan-persoalan politik mereka.

Mengapa bisa terjadi demikian?
Yang tahu jawaban pastinya hanyalah para pengambil kebijakan. Namun, saya bisa menangkap, hal ini menunjukkan para pengambil kebijakan masih menomorduakan dunia pendidikan. Etiopia yang kita kenal sebagai negara miskin, ternyata mengalokasikan 30 sampai 35 persen anggaran negaranya untuk pendidikan. Kalau tidak segera diadakan evaluasi, bisa-bisa, 15 tahun mendatang negara kita ketinggalan jauh dengan Etiopia.

Lalu, apa akibat dari minimnya dana pendidikan itu?
Banyak. Perguruan Tinggi akan kesulitan untuk bisa "melompat" keluar jika budget-nya minim. Bisa Anda bayangkan, bagaimana seorang peneliti dipaksa untuk melakukan riset tanpa adanya budget. Dana yang disediakan bagi para peneliti untuk melakukan riset sangat minim. Tapi, mereka dipaksa untuk terus melakukan riset. Hasilnya, tentu tidak maksimal. Kecenderungan yang ada sekarang, hasil riset hanya mengandung academic values.

Apa maksudnya?
Karena keterbatasan dana, hasil riset biasanya hanya berupa teori saja. Padahal, riset seharusnya menghasilkan sesuatu yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Bukan research for research. Memang, tidak baik juga jika para peneliti diberi dana riset sebebas-bebasnya jika hasilnya tidak jelas. Karena itu, sekarang ini sedang ada gerakan untuk menggeser paradigma penelitian dari academic values menjadi economical values. Karena nantinya yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat hanyalah produk hasil riset.
Meski demikian, budget tetap tidak bisa dihindari. Sebab, setiap kegiatan pasti ada operational cost.

Menghadapi kondisi yang demikian, langkah apa yang paling mungkin dilakukan untuk memperbaiki kondisi pendidikan?
Harus ada perubahan pola berpikir dari para pengambil kebijakan di negeri ini. Terutama mereka yang bertanggung jawab langsung atas perkembangan dunia pendidikan. Mereka harus mengubah paradigma lamanya yang seolah-olah menganggap bahwa pendidikan tidak perlu dinomorsatukan.

Kongkretnya?
Pertama, perlu ditegaskan bahwa perkembangan pendidikan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara. Artinya, negara harus berani menghidupkan lagi dunia pendidikan dalam bentuk policy makro. Negara yang saya maksud di sini adalah para pengambil kebijakan. Mereka harus berani melakukan terobosan di bidang pendidikan.

Terobosan seperti apa?
Tidak usah susah susah mencari contoh. Infra struktur pendidikan kita ini sangat jauh dari memadai. Perangkat laboratorium di kampus-kampus banyak yang tidak layak untuk digunakan riset. Nah, jika memang pemerintah ingin memperbaiki pendidikan, bangun infra struktur pendidikannya.

Ada lagi?
Ya, dan ini sebenarnya masalah klasik. Tingkat kesejahteraan tenaga pengajar tidak pernah diperhatikan dengan serius. Akibatnya apa? Mereka ngecer, mengajar di lebih dari satu sekolah. Jadi, kalau ingin memperbaiki dunia pendidikan, perbaiki juga kesejahteraan para guru dan dosen. Beri mereka gaji yang lebih dari sekarang. Karena, penambahan itu akan semakin memacu semangat untuk ikut serta mencerdaskan bangsa.

Tapi, apa itu mungkin dilakukan pemerintah mengingat kondisi keuangan negara yang seperti sekarang ini?
Permasalahannya, negara kita ini bukan tidak punya uang untuk membangun sistem pendidikan. Negara kita ini bukan negara miskin. Buktinya, di masa yang sering digembar-gemborkan sebagai masa krisis, masa susah, atau apalah namanya, ternyata pusat-pusat perbelanjaan masih ramai dijubeli banyak pembeli. Mobil-mobil mewah juga masih banyak bersliweran di jalan raya.

Lalu, dimana letak kesalahannya?
Jadi, persoalannya bukan pada keterbatasan dana, tapi lebih kepada kemampuan SDM untuk me-manage keuangan yang masih sangat rendah. Kita lihat, budaya korupsi sudah begitu menjamur di mana-mana. Mulai pejabat di tingkat pusat hingga ke level yang paling bawah. Padahal, jika saja mereka mau prei (libur, Red) korupsi selama 5 tahun, saya yakin dananya cukup untuk mengangkat dunia pendidikan kita. Seharusnya, para pejabat bisa menjadi teladan bagi masyarakat.

Maksud Anda?
Coba saja Anda bayangkan. Hampir seluruh pejabat kita berlomba-lomba menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah favorit. Bahkan, banyak yang memilih untuk menyekolahkan anaknya di luar negeri, meski biayanya selangit. Intinya, mereka ingin agar anak-anaknya mendapat pendidikan yang terbaik. Seandainya personal policy itu bisa mereka ubah menjadi public policy, saya yakin tidak akan ada lagi anak-anak desa yang tidak mampu membayar SPP. (firzan syahroni)