Adanya ketimpangan dalam pembangunan wilayah antara bagian barat dan timur Indonesia merupakan permasalahan pelik yang sampai sekarang belum dapat terpecahkan. Wilayah barat terutama di pulau Jawa, mendapat ‘jatah’ berlebih dari pemerintah. Sedangkan dibagian timur seperti pulau Kalimantan, Sulawesi dan Papua, pemerintah terkesan pelit menyalurkan dana untuk pembangunannya. Belum lagi investor asing yang merasa lebih aman dan nyaman menanamkan modalnya di pulau Jawa ketimbang menghadapi ketidakpastian berbisnins di pulau lainnya, membuat kondisi wilayah timur makin terpuruk saja.

"Faktor alam dan keadaan tanah yang lebih subur, membuat Jawa jauh lebih cepat berkembang," papar Ir Arryanto Sagala, pembicara pada kuliah tamu kali ini. Kepala bidang sumber daya alam dan wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Depperindag) ini lebih lanjut memaparkan bahwa pengaruh kesuburan tanah yang telah menjadi anugerah Tuhan kepada pulau Jawa itu membuat pemerintah tidak pelit membangun sarana infrastruktur di sana. Jalan, jembatan dan sarana pendukung lainnya terus dibangun dari tahun ketahun. "Dan ketika Indonesia pada tahun 1992 merubah haluannya dari agraris menjadi negara industri, jelas pulau jawa dengan segala infrastrukturnya lebih siap untuk menjadi ladang bagi para investor" ujar pria berkacamata ini.

Apalagi menurutnya, pemerintah cenderung bersifat inkonsistensi terhadap kebijakan yang dibuatnya. Program ‘go to east’ yang dicanangkan pada repelita V tahun 1992 untuk membangun wilayah timur itu pun tak berjalan. Sarana dan prasarana yang sedianya dibangun, menjadi terbengkalai. Belum lagi masa jabatan yang akhir-akhir ini berlangsung singkat akibat gejolak politik, membuat pemerintah tidak bisa menjalankan belasan programnya hingga tuntas. Ditambah para perencana pembangunan yang mulai lupa akan kesejahteraan wilayah timurnya, kemajuan di sana serasa makin sulit dicapai. Mereka terus saja disibukkan dengan pemberdayaan maksimal di Jawa.

" Wilayah timur tak akan bisa dibangun tanpa insentif," tegasnya. Insentif yang dimaksudnya disini adalah pemberian dana untuk sarana transportasi dan komunikasi yang terencana dengan matang. Dan begitu, investor tidak akan segan-segan menanamkan modal mengingat semakin mudahnya akses dan keamanan berbisnis di sana.

Dalam kesempatan ini, Arryanto juga berpesan pada puluhan mahasiswa planologi yang hadir dalam kuliah tamu "Kajian Kritis Peran Industri dalam Pengembangan Wilayah di Kawasan Timur Indonesia" ini untuk mau berkarya tidak saja merencanakan tapi juga mampu mengimplementasikan ilmu yang didapatnya di ITS ini. "Sebagai perencana, kalian adalah ujung tombak pembangunan wilayah di Indonesia" imbuh Ir H Nanang Setiawan SE MS selaku moderator. Ucapan dosen jurusan planologi ini kontan saja disambut tepuk tangan seluruh peserta.(ftr/bch)