Program Kerja Strategis
Terbit pada
Rabu, 4 November 2026
Menjadi polisi tidak pernah ada dalam rencana hidup Tenaga Ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI Irjen Pol (Purn) Ir Hamli ME. Namun, berbekal ilmu Teknik Kimia dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), alumnus kelahiran Sampang, 4 Juli 1962, ini justru mengabdikan lebih dari tiga dekade di garda depan forensik dan penanggulangan terorisme.
Selepas lulus dari ITS pada 1987, Hamli sempat bekerja sekitar satu tahun di pabrik kaca di Sidoarjo. Saat Polri membutuhkan tenaga berlatar belakang teknik, ia mengikuti seleksi dan menempuh pendidikan sekolah polisi di Sukabumi. Lulus pada 1989, ia langsung menyandang pangkat Letnan Satu dan ditempatkan di Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri.
Bekal Teknik Kimia membuatnya dipercaya menangani forensik eksplosif, metalurgi, dan senjata api untuk mendukung pembuktian perkara di pengadilan. Di sela tugasnya, ia meraih beasiswa dan menyelesaikan studi magister di Universitas Indonesia pada 1999.
“Selama sekitar 20 tahun di Puslabfor, saya menangani kasus bom dan senjata api,” tuturnya.
Kariernya terus menanjak hingga berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dan bertugas sekitar tiga tahun di Bali, saat peristiwa Bom Bali terjadi. Pada 2010 hingga 2017, ia ditarik ke Detasemen Khusus (Densus) 88 dan menjabat Kepala Bagian Operasi. Ia kemudian dipindahkan ke BNPT untuk menangani aspek ideologi hingga menjabat Direktur Pencegahan sampai 2020.
Selepas purnatugas, Hamli dipercaya sebagai Wakil Ketua Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme (BPET) Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta menjabat komisaris BUMN hingga 2025. Dari pengalaman panjangnya, ia menilai pengendalian teror bom saat ini cukup berhasil, tetapi ancamannya mulai bergeser ke anak-anak dan remaja yang rentan terpapar konten ekstrem.
“Tantangannya bukan lagi pola lama, tetapi pergeseran sasaran ke anak-anak melalui internet dan media sosial,” ujarnya.
Hamli juga pernah terlibat dalam tim yang membantu reformasi Polri pada masa awal pasca-Orde Baru. Menurutnya, reformasi kepolisian bertumpu pada tiga aspek, yakni struktural, instrumental, dan kultural. “Kalau struktural dan instrumental relatif bisa cepat, tetapi kultural memang paling sulit,” jelasnya.
Kesibukan tersebut tidak membuat Hamli jauh dari almamater. Ia kerap membantu junior ITS yang ingin melanjutkan studi S-2 atau S-3, termasuk dengan informasi beasiswa terkait forensik. Ia juga berkoordinasi dengan pimpinan ITS untuk mengedukasi mahasiswa baru agar waspada terhadap penyusupan paham ekstrem di kampus.
Kiprah Hamli sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, khususnya dalam mencegah kekerasan dan memerangi terorisme. Upaya edukasinya kepada mahasiswa turut mendukung SDGs poin ke-4 tentang pendidikan berkualitas.
Ke depan, Hamli berharap alumni ITS lebih aktif membantu negara mengurai peristiwa teknis yang berkonsekuensi hukum, seperti kebakaran kilang dan kegagalan konstruksi. Menurutnya, peristiwa semacam itu membutuhkan penjelasan teknis agar dapat dibaca secara utuh dan objektif.
“Peran ahli teknik tidak menggantikan tugas aparat penegak hukum, melainkan melengkapi proses forensik,” tegasnya. (*)