Dicky Edwin Hindarto

Dicky Edwin Hindarto lulus dari Teknik Fisika ITS pada 1993. Setahun kemudian ia sudah bekerja sebagai auditor energi di PT Energi Manajemen Indonesia (PT EMI), BUMN yang saat itu masih berdiri sendiri. Kerjanya keluar masuk pabrik dan pembangkit, mencari titik energi terbuang dan cara menghematnya.

Dari situ ia mulai paham bahwa urusan energi tidak berhenti di produksi. Ada soal pengelolaan, efisiensi, dan dampaknya ke lingkungan. Setelah lebih dari sepuluh tahun bergelut di efisiensi energi, ia mulai mempertanyakan arah kebijakan energi nasional.

Pada 2006 ia diangkat menjadi kepala divisi energi terbarukan, yang pertama di lingkungan BUMN, dan memimpinnya sekitar tiga tahun. Saat itu energi terbarukan masih dianggap isu pinggiran, oleh pemerintah maupun industri. Lalu pada 2007 Indonesia menjadi tuan rumah COP 13 UNFCCC di Bali. Dicky ikut dalam persiapan teknisnya, dan perhatiannya pun melebar dari energi ke perubahan iklim.

Minat itu dilirik Rahmat Witoelar, Utusan Khusus Presiden bidang Lingkungan Hidup di era SBY. Dicky diajak masuk Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), lembaga bentukan Perpres yang mengoordinasikan 16 kementerian. Ia memegang tiga peran sekaligus: Kepala Divisi Mekanisme Perdagangan Karbon, Kepala Sekretariat Clean Development Mechanism (CDM), dan negosiator utama Indonesia untuk isu pasar karbon di UNFCCC.

Perdagangan karbon waktu itu masih asing bagi kebanyakan orang di Indonesia. Bekal panjang di bidang energi membuatnya cepat menyesuaikan diri. Hasilnya bisa dihitung. Proyek CDM Indonesia yang semula hanya belasan bertambah menjadi lebih dari 200 dalam kurun 2008 sampai 2012. Proyeknya mencakup panas bumi, mikrohidro, biomassa, biogas, efisiensi energi, sampai kehutanan. Kredit karbonnya dibeli negara maju, terutama Jepang dan Uni Eropa.

“Indonesia mulai dikenal sebagai pemain penting dalam pasar karbon global,” katanya.

Pada 2013 ia ikut merintis kerja sama pengurangan emisi Indonesia dan Jepang yang kemudian dikenal sebagai Joint Crediting Mechanism (JCM). Keberhasilan ini justru membuatnya harus keluar dari DNPI. Lembaga itu hanya bersifat koordinatif dan tidak menjalankan proyek. Agar JCM punya pijakan yang jelas di bawah kementerian, Dicky membawanya ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2014. Empat tahun pertama ia menjabat Kepala Sekretariat Kerja Sama Indonesia–Jepang, posisi yang tidak lazim dipegang seorang profesional non-PNS.

Pemerintah Jepang kemudian mengontraknya langsung sebagai advisor, dari 2014 sampai 2025. Ia tercatat sebagai advisor pemerintah Jepang terlama di dunia untuk kerja sama bilateral pengurangan emisi dengan Indonesia. Sampai sekarang JCM sudah menghasilkan lebih dari 60 proyek aktif dengan nilai lebih dari 350 juta dolar AS, mulai dari pembangkit energi terbarukan, efisiensi energi, hingga teknologi rendah karbon.

Masih di tahun 2013, ia bersama rekan-rekannya mendirikan Yayasan Mitra Hijau dan kini menjabat Ketua Dewan Pembina. “Yayasan ini menjadi wadah advokasi, penguatan kapasitas, dan pendampingan kebijakan di bidang perubahan iklim dan transisi energi,” jelasnya.

Salah satu fokus yayasan adalah transisi energi berkeadilan. Menurut Dicky, meninggalkan batu bara tidak cukup diurus dari sisi teknologi saja, karena ada daerah dan warga yang hidupnya bergantung pada batu bara. Pada 2023 sampai 2026, Mitra Hijau bekerja di Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan. Di Kalimantan Timur, ketergantungan APBD pada batu bara mencapai 34 persen, sementara di Sumatera Selatan 17 persen. Ia mengingatkan, transisi energi tanpa transformasi ekonomi bisa berujung krisis sosial. Karena itu yayasan menyiapkan kapasitas daerah, kebijakan, dan alternatif ekonomi setelah era batu bara.

Ia juga mendorong Muhammadiyah ikut serta lewat Gerakan 1000 Cahaya. Alasannya, organisasi sebesar itu bisa mempercepat pelaksanaan transisi energi. Di tingkat nasional, Mitra Hijau menjadi koordinator Climate Action Network (CAN) Indonesia, bagian dari jaringan sekitar 1.900 NGO di lebih dari 130 negara. Dicky juga pernah dipercaya menjadi koordinator CAN kawasan Asia Tenggara.

“Saya berharap bisa berkontribusi, setidaknya tidak memalukan dan mampu membawa nama Indonesia,” katanya.

Di sela kesibukan itu, ia rajin menulis. Puluhan artikel dan analisis sudah ia hasilkan. Bukunya antara lain Agenda 21 Sektor Energi, Mari Berdagang Karbon, #PasarKarbon, Aspek Perubahan Iklim pada Bangunan Komersial, dan 1000 Cahaya di Rumah Besar Muhammadiyah.

Hubungannya dengan ITS tetap terjaga. Beberapa tahun terakhir ia menjadi dosen tamu di program magister Teknik Lingkungan dan Teknik Mesin. Ia mengajar nilai ekonomi karbon serta carbon capture and storage, bidang yang pengajarnya masih sedikit di Indonesia. Ia menghargai ITS sebagai tempat yang membentuk karakter intelektual yang kuat. Namun ia juga punya kritik. Menurutnya, banyak alumni ITS terlalu teknikal dan sering tersandung ketika menghadapi persoalan di lapangan yang lebih rumit. Banyak juga yang memilih bekerja di belakang layar.

“Orang ITS itu kurang masalah sosial, jadi kalau saya kebetulan agak berbeda, karena kesukaan saya justru belajar masalah sosial dan filsafat,” ujarnya.