Ir. H. Bambang Haryo Soekartono, M.I.Pol.

Bambang Haryo Soekartono lahir di Balikpapan, Kalimantan Timur, 16 Januari 1963. Ia menyelesaikan S1 Teknik Perkapalan di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) pada 1990. Pilihan jurusan itu justru bermula dari perhitungan yang keliru. Saat mendaftar, ia sengaja mencari bidang teknik yang tidak banyak berurusan dengan gambar, sesuatu yang menurutnya sulit dihindari di Sipil, Arsitektur, Elektro, Kimia, maupun Industri. Ia menduga Teknik Perkapalan lebih ringan. Dugaan itu runtuh begitu ia masuk: jurusan ini penuh gambar rancangan berukuran besar, bahkan memakai kertas A0 yang dua kali lipat ukuran kertas mahasiswa Teknik Sipil. Ia sempat kebingungan di awal, tapi bertahan sampai lulus.

Dari kampus itu ia memetik satu hal yang kelak terbukti berguna: kekuatan jaringan alumni. Dunia perkapalan banyak diisi lulusan ITS, sehingga hubungan antaralumni menjadi modal untuk membuka peluang dan memperlancar banyak urusan. Belakangan, sebagai Ketua Alumni Teknik Perkapalan ITS, ia malah mengkritik sistem penilaian di kampusnya sendiri yang dinilai terlalu ketat. Rata-rata indeks prestasi mahasiswa hanya sekitar 2,5, sementara syarat masuk PNS atau BUMN menuntut minimal 2,75 hingga 3,0. Selisih itu, menurutnya, menutup pintu banyak lulusan ke birokrasi. “Saya mengajak para dosen untuk lebih memperhatikan masa depan mahasiswa agar lulusan Teknik Perkapalan memiliki daya saing yang lebih baik,” ujarnya. Ia sendiri kemudian menempuh S2 Ilmu Politik di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan lulus dengan IPK 3,92.

Kariernya dimulai di bisnis keluarga, PT Dharma Lautan Utama (DLU), perusahaan pelayaran yang didirikan ayahnya sejak 1976. DLU dikenal sebagai salah satu pionir penyeberangan rute Ujung-Kamal yang menghubungkan Surabaya dan Bangkalan lewat Selat Madura. Ketika ayahnya wafat, pengelolaan perusahaan beralih ke ibunya, dan situasinya berat karena tarif angkutan laut terpuruk dan iklim usaha belum mendukung. Di titik itulah Bambang diminta ikut membenahi perusahaan, lalu dipercaya sebagai salah satu pimpinan.

Ia membawa cara pandang yang tidak umum untuk seorang pengusaha: pemerintah semestinya berfungsi sebagai pelayan publik, bukan sekadar regulator. Ia rajin menjalin komunikasi dengan Kementerian Perhubungan dan meyakinkan bahwa kalau sektor swasta tumbuh, industri transportasi ikut tumbuh dan rakyat yang menikmati hasilnya. Pendekatan itu membuahkan hasil. DLU bangkit dan menerima sejumlah penghargaan dari Kementerian Perhubungan, salah satunya diserahkan Menteri Perhubungan Agum Gumelar kepada ibunya selaku Direktur Utama. Yang paling ia banggakan, perusahaan tumbuh tanpa dana subsidi Public Service Obligation (PSO), subsidi yang biasanya diterima operator pelat merah seperti Pelni atau ASDP. “Perusahaan swasta pun bisa tumbuh tanpa bergantung pada subsidi, asal manajemennya efisien dan tujuannya jelas untuk masyarakat,” katanya.

Sejak 2007, usahanya melebar jauh melampaui feri. DLU membangun galangan kapal, merambah properti seperti mal dan hotel, hingga masuk ke perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Penghargaan datang dari berbagai arah, mulai dari lembaga di Jerman, Prancis, Inggris, dan Spanyol, sampai pemerintah pusat dan Museum Rekor Indonesia (MURI). Prinsip yang ia pegang tetap sama: bisnis harus memberi manfaat besar bagi publik. Baginya feri bukan cuma alat angkut, melainkan bagian dari infrastruktur transportasi nasional yang berperan ganda, sebagai jembatan penghubung sekaligus sarana publik.

Sejak muda Bambang sudah menetapkan target: begitu memasuki usia 50 tahun, ia akan pindah ke dunia politik. Kesempatan itu datang pada 2012, saat Basofi Sudirman, mantan Gubernur Jawa Timur, memintanya memimpin Gerindra Jawa Timur dan mengenalkannya kepada Hashim Djojohadikusumo. Ia lalu diminta maju sebagai calon legislatif pada Pemilu 2014, sesuatu yang saat itu belum benar-benar ia pahami. Dari sekitar 35 pendaftar yang berebut sepuluh kuota, namanya justru keluar di peringkat teratas, dan ia terpilih sebagai Anggota DPR RI periode 2014-2019. Pada Pemilu 2019 ia maju lagi tanpa dukungan saksi dari partai. Suaranya naik dibanding sebelumnya, tapi belum cukup mengembalikannya ke Senayan. Ia baru kembali lewat Pemilu 2024.

Kini Bambang Haryo Soekartono bertugas di Komisi VII DPR RI untuk periode 2024-2029, sekaligus menjabat Dewan Pakar DPP Partai Gerindra dan Ketua Dewan Penasihat Partai Gerindra Jawa Timur. Jalan yang ia tempuh tidak pernah lurus. Ada salah pilih jurusan di awal kuliah, ada perusahaan keluarga yang sempat goyah, ada pula kekalahan di Pemilu 2019 sebelum akhirnya kembali ke parlemen. Benang merahnya justru hal yang sudah ia yakini sejak di bangku kuliah, bahwa jaringan sesama alumni dan kemauan bertahan kerap lebih menentukan ketimbang sekadar angka di ijazah.